Dagang Cendana: Dari Tom Pires ke Tukiman

Oleh Julianus Akoit

SEORANG pengelana berkebangsaan Spanyol, Tom Pires, dalam kesempatan berkunjung ke Semenanjung Malaka dan Pulau Timor, awal abad 14, sempat menulis sebuah catatan dalam buku hariannya sebagai berikut: "Saya menyebut Pulau Timor sebagai 'Suma Oriental'. Hutan dan gunung-gunung di Pulau Timor ditutupi pohon cendana. Pedagang-pedagang bangsa Melayu mengatakan Tuhan menciptakan Pulau Timor untuk kayu cendana dan Pulau Banda untuk pala, sedangkan Maluku untuk cengkeh dan barang-barang dagangan lainnya. Ini tidak dikenal di lain tempat kecuali di tempat yang disebut tadi."

Bukan hanya Tom Pires saja yang terkagum-kagum akan keharuman pohon cendana. Ada juga seorang Kapitan (Panglima Perang) Portugis mengirim surat tertanggal 6 Januari 1514 kepada Raja Manuel di Lisboa (Portugal). Dalam surat kepada rajanya, ia menjelaskan rasa kagumnya yang luar biasa tentang Pulau Timor, sebagai pulau penghasil kayu cendana, madu dan lilin. Dan masih banyak lagi laporan lainnya tentang Pulau Timor sebagai penghasil kayu cendana.

Laporan dan ceritera para pedagang ini mendorong Raja Spanyol dan Portugis serta Belanda mengirim ratusan armada kapal dagangnya ke Semenanjung Malaka (Sumatera), Jawa, Maluku, Pulau Banda dan Pulau Timor untuk membeli rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kayu cendana, gaharu, madu, lilin dan sebagainya. Dan ini berlangsung selama hampir 700 tahun. Sebelumnya, para pedagang Cina, India serta Arab sudah mendahului datang ke Malaka dan Timor pada awal abad 12 untuk mencari cendana dan barang dagangan lainnya.

Di Timor sendiri ada 6 bandar (pelabuhan) dari total 12 bandar di NTT, yang sibuk menerima kedatangan kapal-kapal dagang untuk mengangkut kayu cendana, lilin, madu, gaharu dan sebagainya. Enam bandar itu adalah Kupang (Tenau), Sulamu (Pariti), Lifau, Mena, Batugade dan Manatuto.

Dari dagang cendana selama berabad-abad lamanya ini, kelak Timor disebut dengan nama Nusa Cendana alias pulau penghasil cendana. Ada juga pohon cendana yang tumbuh di beberapa pulau sekitar seperti di Alor, Sumba, sebagian Flores Timur dan Kepulauan Solor serta Lembata. Meski demikian populasi pohon cendana di Timor lebih besar ketimbang di beberapa pulau sekitar. Begitu pula penghargaan (bahkan penghormatan) terhadap pohon cendana oleh orang Timor melebihi perlakuan orang Alor, Sumba dan Flores terhadap tanaman ini.

Mengapa demikian? Di Timor, lebih khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), pohon cendana dianggap semacam tanaman dewa. Dan karena itu tanaman ini hanya dikuasai oleh Usif (Tuan Raja). Para pembantu raja seperti amaf dan tobe serta rakyat harus melindungi tanaman ini seperti melindungi seorang anak dewa. Raja pun membuat aturan adat (banu) yang isinya melindungi tanaman pohon cendana. Jika merontokkan daun cendana atau melukai batang pohon cendana saja, akan dikenakan denda beberapa ekor sapi, babi, beberapa keping uang perak bergambar Ratu Wihelmina dari Belanda serta beberapa galon sopi (miras lokal, Red). Sanksi lebih berat lagi jika tanaman ini terbakar api dan dicuri. Selama masa pemerintahan para raja, Pulau Timor benar-benar menjadi surga bagi habitat pohon cendana.

Perlindungan dan penguasaan pohon cendana oleh kekuasaan tradisional para raja Timor beralih kepada pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 1986 Tentang Cendana. Inti perda ini yaitu semua tanaman cendana adalah milik pemerintah. Hasil penjualan cendana oleh rakyat, harus dibagi dua. Yaitu 80 persen untuk pemerintah setempat dan 20 persen untuk pemilik rakyat (pemilik kayu). Meskipun kayu cendana itu ditebang dari hutan milik suku maupun ladangnya sendiri, tetap hasil jualnya dibagi dua kepada pemerintah, yaitu 80 persen untuk pemerintah dan 20 persen atau sisanya bagi rakyat. Dinas Kehutanan menjadi 'kaki tangan' pemerintah untuk mengendalikan dagang cendana. Penebangan hingga penjualan harus sepengetahuan dinas ini. Jika dilanggar, warga ditangkap dan dijebloskan ke penjara setempat.

Perda Nomor 16 Tahun 1986 ini menimbulkan perlawanan dan protes di mana-mana. Rakyat secara diam-diam menjual bukan kepada pemerintah tetapi kepada pihak swasta (pengusaha) dengan harga lebih signifikan. Pencurian dan penyelundupan cendana marak di mana-mana. Untuk mengatasi ini, pemerintah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 1996. Perda ini membuka 'kran' sebesar-besarnya bagi rakyat untuk 'memiliki' pohon cendana. Meski demikian, kendali dagang kayu cendana masih tetap di tangan Dinas Kehutanan setempat. Rakyat boleh menguasai kayu cendana sebanyak-banyaknya, namun tetap dijual kepada pemerintah melalui Dinas Kehutanan dengan harga Rp 1.500/kg. Padahal di pasar 'gelap' atau bila dijual kepada pengusaha, harganya mencapai Rp 15.000/kg hingga Rp 30.000/kg. Perda Nomor 2 Tahun 1996 ini, kelak dikenal dengan istilah 'Program Pemutihan Cendana'.

Program 'Pemutihan Cendana' ini menimbulkan histeria di mana-mana. Anak sekolah, ibu rumah tangga, pria dewasa hingga pengusaha bermobil beramai-ramai masuk hutan memburu pohon cendana. "Setiap malam ratusan truk masuk hutan dan bukit di desa mengangkut kayu cendana. Bila malam hari, tampak sinar lampu mobil berseliweran di punggung bukit dan jalan-jalan sempit di hutan seperti ratusan cahaya kunang-kunang. Saya sempat melihat sendiri, seorang pengusaha besar dari Jakarta, tanpa malu-malu datang dengan helikopternya ke SoE, Kabupaten TTS untuk mengangkut kayu cendana," jelas Ampera Seke Selan, S.H, seorang tokoh pemuda dari Kabupaten TTS.

Stok kayu cendana yang melimpah mendorong berdirinya pabrik minyak cendana oleh PT. Tropica Oil dan pabrik pembuatan cendera mata dari kayu cendana oleh CV. Horas di Kupang. Minyak cendana diekspor ke Singapura, Hongkong, Cina, Taiwan, Amerika, Perancis, Jerman dan Inggris. Begitu pula cendera mata berupa patung religius dari kayu cendana, kipas angin, pulpen cendana, gantungan kunci, tasbih, rosario, gelang, piring bertuliskan huruf Arab, kotak perhiasan, diekspor ke manca negara. Ekspor kayu cendana dalam berbagai bentuk hingga minyaknya meraup devisa bagi negara hingga $2,5 juta pada tahun 1980-an. Kemudian menurun menjadi $ 2.500 pada tahun 1990-an. Lalu kemudian lenyap sama sekali hingga sekarang seiring dengan lenyapnya pohon cendana dari hutan-hutan Pulau Timor.

Hanya dalam rentang waktu 12 tahun, kayu cendana pun musnah dari hutan di Pulau Timor akibat 'Program Pemutihan Cendana' ini. Sekarang pohon cendana menjadi tanaman langka. Pemerintah pun buru-buru membudidayakan pohon cendana. Namun upaya pembudidayaan pohon cendana kini ditanggapi dingin oleh rakyat sendiri. "Pasalnya rakyat masih trauma terhadap sikap monopoli dagang cendana yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Dulu kayu cendana disebut orang Timor dengan istilah haumeni atau kayu harum. Tapi sekarang orang Timor menyebut dengan istilah haumalasi atau kayu perkara. Kenapa? Karena dulu banyak rakyat yang ditangkap polisi dan tentara karena diam-diam menjual kayu cendana di pasar gelap, tidak menjual kepada pemerintah," kata Ampera Seke Selan.

Dua hari yang lalu, saya dibuat tertegun ketika menjelajahi dunia maya (internet). Sebuah situs dagang dari sebuah komunitas pengusaha di Provinsi Jawa Timur, memuat iklan di situsnya. Iklan itu menawarkan penjualan biji pohon cendana yang siap untuk disemai. Satu biji dijual seharga Rp 10.000,00. Dalam iklannya ditambahkan keterangan yang berbunyi: biji cendana berkualitas dari NTT.

Hati ini benar-benar dibuat sakit. Kenapa bukan orang Timor yang menjual biji cendana siap tanam, yang nota bene adalah 'nenek moyang' pohon cendana itu? Anda bayangkan saja, satu pohon cendana usia dewasa memproduksi 5.000 biji hingga 10.000 biji setiap tahun. Mari kita 'berhitung dagang' dengan mengambil rata-rata 7.000 biji cendana dari satu pohon yang berhasil disortir dari kumpulan biji berkualitas. Itu berarti 7.000 biji x Rp 10.000 x 1 tahun = Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta) per pohon per tahun. Bila seorang petani memiliki 100 pohon cendana dalam satu hektar lahannya itu berarti setiap tahun ia memanen duit sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar). Pohon cendana mulai menghasilkan biji ketika usia 4 tahun. Usia produksi pohon cendana sampai 60 tahun bahkan lebih. Silahkan Anda hitung sendiri berapa duit yang dihasilkan? Itu baru dari hasil berdagang biji cendana.

Di situs lainnya, dilaporkan Universitas Gajah Mada meluncurkan program Cendana Untuk Biaya Pendidikan. Sebuah desa di Kaki Gunung Kidul, Provinsi D.I. Jogyakarta, petani setempat, Tukiman dan kawan-kawannya, beramai-ramai menanam cendana untuk investasi biaya pendidikan. Program ini mendapat pendampingan dari para mahasiswa UGM. Harga satu pohon cendana dewasa usia 20 tahun dengan lebar teras 30 centimeter di pasar dunia sekarang senilai Rp 80 juta. Jika petani yang baru menikah menanam 100 pohon cendana dalam satu hektar, maka dalam 20 tahun ke depan, ketika anaknya sudah besar, ia memanen duit sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar). Uang ini bisa digunakan Tukiman untuk biaya kuliah anaknya di Fakultas Kedokteran dan masih sisa banyak. Jika di desa itu ada 30 petani saja yang mengusahakan bisnis cendana ini, maka akan ada duit yang berputar senilai Rp 240 miliar. Sama besar dengan jatah alokasi DAU Kabupaten TTU Tahun 2007 lalu.

Dari gambaran ini, mestinya rakyat NTT lebih khusus orang Timor, termotivasi untuk menanam kembali cendana sebagai investasi biaya pendidikan anak di perguruan tinggi. Untuk mewujudkan mimpi ini, perlu dihidupkan lagi aturan adat (banu) yang melindungi tanaman cendana, didukung peraturan desa (perdes) bahkan peraturan daerah untuk pengembangbiakan tanaman cendana. Dinas Kehutanan setempat mesti melihat ini sebagai program yang menjanjikan. Perlu juga dirancang regulasi seputar kewenangan menjual dan membeli cendana tidak atas dasar monopoli. Jika upaya ini dilakukan penuh semangat, tekun dan bekerja keras, maka saya bayangkan 20 tahun atau lebih nanti, bukan hanya Tukiman saja tetapi juga Si Kefi Lelan, Nubatonis, Banunaek, Oematan, Nope, Kono, Kolo, Tnesi, Anin dari pedalaman Timor yang miskin dan gersang, bisa punya duit banyak dari cendana untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran, Universitas Nusa Cendana Kupang. Semoga mimpi ini jadi nyata. *

Menyentuh Namun Belum Menggigit

Oleh Sipri Seko


TANGGAL 20 Desember 2008 nanti akan ada tiga propinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dulu tergabung dalam Propinsi Sunda Kecil memasuki usianya yang ke-50. Ada banyak aspek yang direfleksi. Ada banyak masalah dan prestasi yang direnungi. Sudahkah, Bali, NTB dan NTT mencapai masa keemasan sama seperti usia emasnya?

Hermensen Ballo (tinju) dan George Hadjoh (kempo) adalah dua dari banyak mantan atlet NTT yang di eranya adalah yang terbaik. Terbaik bukan saja di NTT, tapi di Indonesia bahkan di level internasional. Sebagai mantan atlet, mereka mengartikan kata emas sebagai pengakuan tertinggi dari sebuah prestasi. Tak heran kalau mereka melihat usia emas NTT seharusnya dihiasai dengan gelimang prestasi di bidang olahraga.

Bukan potensi dan kenangan prestasi masa lalu yang mereka soroti, namun pola pembinaan. Ada benang merah yang belum terurai dengan sempurna. Program olahraga yang ditelorkan pemerintah belum sinergi dengan pengurus cabang olahraga. Di saat pengurus cabang olahraga kesulitan dana, pemerintah melalui program olahraga usia dini, Porseni SMP, Popnas, Pomnas dan lainnya yang bergelimang dana tak berpikir tentang prestasi tapi hanya kesuksesan proyek.

"Pertanyaan dari saya, sudahkah Ordini, Porseni SMP, Popnas dan Pomnas memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan prestasi olahraga NTT? Bandingkan saja dana yang dikucurkan dengan prestasi yang diinginkan atau dicita- citakan. Yang saya lihat dana proyek yang menjadi target utama dan bukan out put akhir atau peningkatan prestasi yang menjadi tujuan utama para pelaku proyek," cetus George Hadjoh.

Pertanyaan ini muncul sebagai akibat dari samar-samarnya prestasi yang diraih pada level nasional sebagai puncak perhelatan olahraga di Indonesia. Padahal, penyaringan atlet lewat kejuaraan-kejuaraan tersebut dimulai dari tingkat kota/kabupaten sampai propinsi. Hal ini berbeda dengan kempo misalnya, dimana untuk level nasional selama delapan tahun anak-anak usia dini dan remaja menguasai arena nasional, meski dengan dana yang sangat minim.

Di manakah kendala yang dihadapi? Bisa saja karena sistem pembiayaan yang jelas tidak disertai pembinaan dan pelatihan yang tersistem. Koordinasi dan sinergi pembinaan yang belum dibangun. Akibatnya, pembinaan yang dilakukan hanya sedikit menyentuh namun tidak menggigit.

***
DUNIA olahraga NTT dikejurkan dengan keputusan Pemerintah Propinsi NTT untuk meniadakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dispora, yang propinsi lain sedang berlomba-lomba untuk mendirikannya, justru dimerger ke dinas pendidikan.

Hal ini sangat disesali oleh pelaku olahraga di NTT. Ada kesan, para pengambil keputusan tidak pernah tahu urgensi keberadaan dispora bagi pembinaan pemuda dan olahraga.

Tak terkecuali dengan staf Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), Drs. Thobias Tubulau. Ia tak habis pikir dengan keputusan ini. "Dispora NTT adalah perintis keberadaan dispora di Indonesia. Keputusan untuk merger patut disesali, karena dan bantuan untuk pembinaan dari pusat akan makin berkurang," ujarnya.

Asal tahu saja, UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang cukup bagi pembinaan olahraga. Perintah undang-undang tersebut harus dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) khusus sebagai pengelola dana pemerintah. Status dispora yang turun menjadi bidang olahraga tak punya cukup kewenangan untuk mengelola alokasi dana yang besar. Artinya, meski nantinya ada alokasi dana untuk olahraga, namun nilainya akan kecil. Padahal, pembinaan olahraga membutuhkan dana yang sangat besar.

Sarana dan Prasarana
Pernyataan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya bahwa pemerintah sudah mengalokasikan Rp 1,5 miliar untuk rehab permukaan Stadion Oepoi, Kupang, adalah berita gembira. Keluhan tentang rendahnya kualitas sarana prasarana olahraga di NTT sedikit demi sedikit mulai diatasi. Ada harapan, setelah Stadion Oepoi akan dilanjutkan dengan sarana lainnya.

Kebutuhan sarana dan prasarana terutama tempat latihan memang masih menjadi masalah di NTT. Untuk stadion, sudah dibangun di Manggarai, Kalabahi dan Belu sementara untuk gedung olahraga (GOR) baru satu, yakni di Kupang. Tak heran kalau biasanya lebih dari empat cabang olahraga harus bergantian berlatih di satu tempat. Namun, minimnya alokasi dana pemeliharaan menyebabkan stadion atau gedung serba guna yang dibangun dengan dana yang sangat besar menjadi rusak bahkan mubazir karena tidak dimanfaatkan.

Lalu apa yang harus direfleksi di usia yang ke-50 ini? "Mencapai prestasi yang besar tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun para pengambil keputusan harus berani mengambil kebijakan yang ekstrim sekalipun. Saya contohkan, kalau misalnya mau memajukan sepakbola, belilah satu klub divisi utama dengan home base di Kupang, maka sepakbola NTT akan maju, demikian juga dengan cabang olahraga yang lain," ujar kandidat doktor olahraga dari Universitas Negeri Surabaya, Johni Lumba, S.Pd, M.Pd.

Terpilihnya Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon Foenay, M.Si sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur NTT adalah berita gembira bagi dunia olahraga. Frans Lebu Raya adalah jebolan guru olahraga, Wakil Ketua Umum I KONI, Ketua Pengprop PSSI dan juga Ketua Pengprop PBSI. Esthon Feonay adalah Ketua Harian KONI dan Ketua Pengprop Perkemi NTT. Artinya, keduanya sudah sangat paham dan tahu carut marut pembinaan dan prestasi olahraga di NTT.

Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tapi jangan kita bebankan kepada Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay. Para pelaku olahraga seperti George Hadjoh dan Hermensen Ballo harus mempertahankan pendapat bahwa dana minim bukan berarti prestasi rendah. Dengan dana minim, sarana prasarana apa adanya, atlet- atlet NTT akan mampu membuat nama Bumi Flobamora mengharum di Indonesia bahkan dunia. **

Kampungku, Mengapa Lapar...

Oleh Benny Dasman

NUSA Tenggara Timur (NTT), kampungku. Usianya 50 tahun. Orang luar, pun orang dalam, selalu membaptisnya dengan 'nama' baru. Banyak. Mulai dari Nasib Tidak Tentu, Nasib Tergantung Tindakan hingga Nanti Tuhan Tolong. Masih banyak lagi. Tergantung dari angle mana orang melihatnya. Orang yang berurusan dengan 'sinyal' bisa saja membaptisnya dengan nama Nanti Telkomsel Tolong. Macam-macam lagi.

Hari Rabu (21/10/2008) lalu, ketika menghadiri pelantikan Kepala BKKBN NTT, Drs. Suyono Hadinoto, M.Sc, menggantikan G Soter Parera, S.H, MPA, di Aula El Tari-Kupang, saya mendengar nama baptisan baru lagi. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menyebutnya dengan lantang. NTT, Propinsi Batu Bertanah. "Orang luar yang menyebut nama ini. Mengapa tidak 'tanah berbatu,' tapi 'batu bertanah.' Mungkin mereka lihat di Kupang ini banyak batu karang," ujar Gubernur Frans mereka-reka alasannya.

NTT, apa pun plesetannya, baptisannya, kata Gubernur Frans Lebu Raya, masyarakat di daerah ini tak perlu berkecil hati. Kepala tetap tegak. Aula El Tari saat itu hening. Tak ada yang bereaksi. Apalagi memrotes. Semua 'kesengsem' mengamininya. "Anggaplah 'nama baru' itu sebagai pelecut agar kita bekerja lebih giat lagi. Menjalankan tugas panggilan sebagai pelayanan masyarakat dengan lebih sempurna lagi. Sesuai harapan masyarakat dan kita semua. Stigma-stigma itu, terutama stigma kemiskinan harus dihapus," kata Gubernur Frans ketika memulai sambutan.

Satu demi satu di hadapan para koleganya, Gubernur Frans menguraikan delapan program strategis yang dioperasionalkannya selama lima tahun menakhodai 'Kapal NTT'. Pertama, pemantapan kualitas pendidikan. Kedua, pembangunan kesehatan. Ketiga, pembangunan ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur. Kelima, pembenahan sistem hukum dan keadilan. Keenam, konsolidasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketujuh, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda. Kedelapan, agenda khusus yang meliputi penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, kepulauan, dan penanggulangan bencana.

Tatkala menguraikan program strategis ketiga tentang pembangunan ekonomi, Gubernur Frans Lebu Raya, mengemukakan obsesinya menjadikan NTT sebagai propinsi jagung. Jagungisasi. Mengubah 'Batu Bertanah' menjadi 'Batu Berdaun (Jagung). Program 'rakasasa' yang kini sedang digalakkan. Pupuknya 'Anggur Merah.'

***
TAHUN 70-an, ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, saya menghafal betul jawaban ketika ditanya tentang makanan pokok orang NTT. Jawabannya, jagung. Guru membenarkannya. Ditanya juga makanan pokok orang Irian dan Maluku. Saya menjawab, sagu. Juga benar.

Kalau pertanyaan yang sama ditanyakan lagi kepada para siswa SD di kampungku saat ini, jawabannya pasti berbeda yaitu nasi atau beras. Bukan jagung. Mereka tidak salah. Sebab, pada zamannya mereka tidak lagi merasakan nikmatnya rebok (jagung yang ditumbuk setelah digoreng). Juga jojong (tepung jagung yang dikukus menggunakan bambu). Jika 'tolakannya' ikan teri atau ipung, terasa nikmat.

Menurut Rosegrant (1997), partisipasi konsumsi beras penduduk Indonesia dewasa ini mencapai 96,87 persen. Selama ini ketahanan pangan bangsa ini selalu diukur dari berapa jumlah produksi dan stok beras yang dikuasai pemerintah. Kebijakan 'berasosisasi' menyebabkan kearifan pangan lokal tercerabut. Konsumsi sagu, umbi-umbian (hipere), jagung, thiwul, telah beralih ke beras. Yang terjadi kemudian adalah kasus-kasus kelaparan kerap terjadi di NTT. Ikutannya busung lapar, gizi buruk. Meradang setiap tahun.

Saya sudah tinggalkan rebok, sombu, koil (gaplek), beralih mengonsumsi beras. Orangtua di kampung pun tidak memroduksinya lagi. Sebuah kesalahan fatal. Betapa tidak, untuk mengubah pola konsumsi pangan penduduk, kembali lagi ke non beras, paling tidak membutuhkan waktu satu generasi.

Kini, konsumsi sumber energi karbohidrat penduduk NTT dan Indonesia umumnya yang terfokus pada beras mengakibatkan tekanan yang sangat berat terhadap produksi beras dalam negeri. Akibatnya, kedaulatan pangan negeri ini selalu dikorbankan.

Setiap tahun pemerintah selalu mengulang kebijakan impor beras. Alasannya klasik, stok yang dikuasai oleh Perum Bulog tidak dalam posisi aman. Sesuai rekomendasi Badan Pangan Dunia (FAO), cadangan beras pemerintah yang ideal sebesar 2,5-3,5 persen dari total konsumsi suatu negara. Untuk ukuran Indonesia angka itu identik dengan stok beras sebesar 800 ribu hingga 1,2 juta ton.

Agar ketahanan pangan nasional kokoh, maka pemerintah harus berusaha dengan serius dalam menegakkan kedaulatan pangan, utamanya beras. Menurut Angka Ramalan III Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi tahun 2007 lalu mencapai 57,07 juta ton gabah kering giling (GKG), atau meningkat 4,76 persen dibanding 2006.

Meskipun belum didukung penelitian empiris, diduga peningkatan produksi ini dipicu oleh insentif harga jual gabah/beras yang memadai sehingga petani lebih bergairah menanam padi. Banyak petani yang menyampaikan pada penulis, bahwa harga jual gabah/beras yang sangat menggairahkan membuat mereka nekat menanam padi pada musim tanam III meskipun biaya eskploitasi pompa air untuk irigasi cukup tinggi.

Oleh karena itu pemerintah harus menjaga momentum swasembada beras berkelanjutan (sustainable self sufficiency) dengan berbagai kebijakan yang mendukung. Antara lain dengan membangun berbagai sarana infrastruktur pra panen maupun pasca panen, seperti perbaikan jaringan irigasi, silo penyimpanan, mesin pengering, pemasaran, dan akses permodalan bagi petani.

Untuk menjaga jatuhnya harga jual saat panen raya seperti yang mulai dirasakan beberapa hari terakhir ini, Perum Bulog harus segera menjemput bola dengan melakukan pembelian langsung ke petani. Tentunya tak ada alasan lagi prognosa pengadaan gabah/beras tak tercapai kalau kecepatan gerak Bulog dalam pembelian gabah petani tidak selamban gerak octopus. Perlu diingat oleh Bulog, bahwa panen musim rendengan ini menempati porsi 65 persen dari panenan tahun berjalan.

Mencontohi Idola
Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Propinsi NTT di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Kamis (30/10/2008) lalu merupakan titik balik sejarah. Saat itu, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mulai mengkampanyekan pengembangan tanaman jagung di NTT. Para bupati/walikota se-NTT telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mendukung gebrakan Gubernur NTT menjadikan NTT sebagai propinsi jagung. Memulai secara perlahan mengubah pola konsumsi beras ke makanan non beras.

Tak hanya MoU yang ditandatangani, HPS Sikka juga melahirkan 'Deklarasi Maumere' untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan di NTT. Suatu tekad untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dengan melakukan penganekaragaman konsumsi pangan secara regional maupun nasional secara berkelanjutan. Kini, konsumsi beras penduduk versi hasil koordinasi Menko Perekonomian sebesar 139,15 kg/kapita/tahun. Angka tersebut sama dengan konsumsi rakyat Jepang 35 tahun lalu. Saat ini konsumsi mereka hanya 60 kg/kapita/tahun.

Menurut perhitungan matematis sederhana, jika kita mampu menurunkan angka konsumsi beras nasional menjadi 125 kg/kapita/tahun saja, maka kita dapat menghemat tidak kurang dari 3 juta ton beras per tahun. Belum lagi jika kita mampu menyelamatkan kehilangan pasca panen yang angkanya secara nasional masih di atas 12 persen, maka bukan mustahil Indonesia akan menjadi negara eksportir beras!

Operasional 'Deklarasi Maumere' perlu dikawal hingga ke pelosok desa. Sebab NTT sangat kaya varian bahan makanan sumber karbohidrat, seperti ubi jalar, jagung, singkong, ketela, hermada, kentang, pisang, dan umbi-umbian lainnya. Peluang terbuka bagi para ahli kuliner dan teknologi pangan untuk dapat menyajikan sumber pangan alternatif tersebut sejajar dengan beras. Jika semua itu sudah dapat dilaksanakan, maka masalah beras tidak akan selalu menjadi lingkaran setan.

Kita juga sangat paham bahwa masyarakat NTT merupakan masyarakat paternalistik. Sangat mudah mencontohi sesuatu yang dilakukan oleh sosok idola (patron). Pada HPS di Sikka, semua pejabat yang hadir, termasuk Gubernur Frans Lebu Raya, Wagub Ir. Esthon Foenay, M.Si, para bupati/walikota ramai-ramai menikmati hidangan snack berupa jagung rebus, singkong rebus, jagung rebus. Kampanye yang dilakukan para idola ini kiranya diteruskan hingga tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, RT/RW. Sebab, yang sering terjadi selama ini, seremonial peluncuran sebuah program sangat marak, meriah, namun operasionalnya di lapangan mati hidup. Hasilnya 'melarat.' Apalagi kalau sang patronnya duduk di belakang meja. Berkotbah makan jagung, tetapi hidangan di mejanya roti dan keju.

Mengubah pola konsumsi dari beras ke makanan non beras dapat menghemat ribuan ton terigu dan devisa jutaan dolar AS. Artinya, kita berhasil mengubah 'batu bertanah' menjadi 'batu berdaun jagung, singkong, ketela, kentang, pisang' dan sebagainya menjadi primadona. Mengapa tidak! *

Kekayaan Budaya NTT Perlu Dilindungi

Oleh Hermina Pello

SUDAH puluhan tahun, Jeremias August Pah menekuni pembuatan sasando, alat musik tradisional dari Rote. Meski sudah puluhan tahun, tapi pembuatan alat musik itu bukan satu- satunya mata pencaharian dari Jeremias. Ia bersama salah seorang anaknya, Djitron Pah menekuni pembuatan sasando semata-mata untuk melestarikan alat musik tradisional khas NTT itu dari kepunahan perkembangan zaman.

Pindah dari Rote ke Kupang tahun 1985, Jeremias bersama keluarganya menetap di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Di Jalan Timor Raya Km 22 Desa Oebelo itulah Jeremias meneruskan warisan ayahnya melestarikan alat musik sasando. Berkat ketekunannya mengembangkan dan memperkenalkan alat musik sasando kepada masyarakat, bahkan hingga di luar negeri (Jepang), pada akhir Desember 2007, pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, memberikan penghargaan kepada Jeremias, sebagai seniman senior Indonesia (maestro) yang melestarikan dan mengembangkan seni tradisional musik sasando (Sinar Harapan, Rabu, 8 Agustus 2008).

Jika tidak ada undangan untuk memainkan alat musik sasando atau kegiatan lainnya di luar rumah, Jeremias setiap hari hanya membuat alat musik sasando. Jeremias bersama dua orang pegawainya dengan cekatan membuat alat musik yang terbuat dari daun lontar dan bambo. Membuat sasando harus pandai mengatur senda (alas dari kayu yang berada di bawah tali), agar bisa membentuk nada-nada yang indah.

Jeremias adalah orang yang berjasa mengenalkan alat musik dengan 32 tali senar ini kepada dunia luar. Dan, atas jasanya ini ia akhirnya mendapat penghargaan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan RI, Jero Wacik.

Sasando pulalah yang mengantar Jeremias ke negeri Sakura, Jepang. Selama di sana ia sempat mengajarkan beberapa orang Jepang memainkan alat musik sasando. Meski sudah dikena dunia luas hingga di luar negeri, namun Jeremias belum memikirkan untuk mendaftarkan hak paten alat musik sasando sebagai alat musik tradisional dari Rote.

"Saya belum pernah memikirkan untuk mendaftarkan alat musik ini untuk mendapatkan hak paten. Betul juga, jangan sampai suatu saat orang dari luar mengklaim bahwa alat musik sasando ini berasal dari daerah mereka. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk mengurus hak paten," kata Jeremias, ketika ditemui di kediamannnya di Desa Oebelo, beberapa waktu lalu.

Jeremias tidak hanya memproduksi sasando tradisional, juga membuat alat musik sasando yang dimodifikasi menjadi sasando listrik. Hampir setiap orang di Indonesia pernah melihat sasando walaupun hanya dalam bentuk gambar, seperti gambar pada uang kertas Rp 5.000, emisi tahun 1992.

Itu salah satu potensi budaya NTT. Ada banyak kekayaan budaya NTT yang jika dikelola dengan baik bisa memberi nilai tambah secara ekonomis bagi masyarakat NTT. Misalnya, tenun ikat, di mana setiap daerah memiliki kekhasan motifnya. Selain motif, bahan baku pembuatan tenun ikat ini dari bahan-bahan alami.

Semangat dari mantan Gubernur NTT, Herman Musakabe, yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai pakaian (baju) motif daerah pada setiap hari Kamis, dalam perkembangan ke depan harus tetap dilestarikan. Bahkan dianjurkan agar pemerintah daerah perlu memperjuangkan tenun ikat di setiap daerah di NTT harus memiliki hak paten atau hak cipta. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya lokal NTT. Dengan memiliki hak paten atau hak cipta akan membantu para pengrajin tenun ikat secara ekonomi sekaligus mengangkat tenun ikat dari NTT.

Kita jangan kaget ketika kita ke Yogyakarta dan Bali, di sana kita temui kain produksi pabrik bermotif tenun ikat NTT, seperti motif tenun ikat Sumba, dan ini sudah berlangsung sejak lama. Juga kain produksi pabrik bermotif tenun ikat dari Ende, dapat kita temui di Bandung, Jawa Barat. Kain produksi pabrik yang meniru motif tenun ikat dari NTT ini diakui oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, Ny. Sisilia Domi, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT, Ir. Eddy H Ismail, M.M, yang ditemui di ruang kerjanya pekan lalu menyebutkan, bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yakni hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, design industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannnya kepada orang lain untuk melaksanannya.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) baru melirik tenun ikat untuk didaftarkan. Itupun belum semua pemerintah daerah di NTT menyadari akan pentingnya hak paten produk-produk budaya lokal. Hingga saat ini baru ada dua kabupaten, yakni Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Ende yang sudah mendaftarkan motif tenun ikatnya di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh dan HAM). motif tenun ikat dua daerah ini sudah mendapat predikat bahwa motif itu milik masyarakat di daerah setempat.

Motif tenun ikat dari TTU sudah mendapat perlindungan tahun 2002 sebanyak lima motif tenun ikat, antara lain buna, sotis, sotis buna dan mapauf. Motif tentun ikat dari Kabupaten Ende yang mendapat predikat sebagai milik masyarakat pada tahun 2006 sebanyak 11 motif tenun ikat, yakni motif mangga, belekale, soke mata loo, mata rote, samba, nggaja, soke mataria, sona, maru, pundi dan kelimara.

Pada tahun 2008, ada beberapa daerah yang dalam proses pendaftaran ke Depkeh HAM, difasilitasi oleh Dinas Perindag NTT, yaitu Sumba Timur sebanyak 11 motif tenun ikat, antara lain motif ayam, kuda, udang, kakatua, rusa, manusia telanjang, tengkorak dan motif lainnya, Kabupaten Sumba Barat mengajukan sembilan motif, kabupaten Sikka 24 motif, Manggarai tujuh motif dan Ende 28 motif lagi. Setelah didaftar butuh waktu untuk penelusuran karena Depkeh dan HAM harus menelusuri ke seluruh dunia, apakah benar motif itu belum ada yang mengajukannya.

Kekayaan budaya masyarakat agak sulit untuk mendapatkan hak cipta atau hak paten karena terkait sifat kepemilikannya. Tetapi, pemerintah daerah bisa mendaftarkan budaya tersebut untuk diumumkan bahwa budaya itu milik masyarakat setempat. Untuk mendaftar, misalnya, motif tenun ikat, kapan motif itu dibuat, oleh siapa dan bagaimana menemukan motif tersebut serta arti dari motif itu. "Ini yang sulit ditelusuri. Kebudayaan perlu dilestarikan dan harus terdokumentasi dengan baik," kata Ismail.

Selama ini, pemerintah melalui Dinas Perindag NTT hanya berupaya memfasilitasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman HKI kepada masyarakat khususnya pelaku usaha, agar masyarakat sadar tentang perlunya mendaftarkan temuan mereka atau apa yang menjadi milik masyarakat.

Tetapi sejauh ini, belum banyak yang sadar akan pentingnya mendaftarkan produk-produk temuan masyarakat, karena berkaitan dengan ekonomi. Sesuai dengan ketetapan organisasi perdagangan dunia, setiap anggota berkewajiban mematuhi segenap ketentuan termasuk trade related aspects if intellectual property right, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan HKI. Berkaitan dengan itu, Indonesia sudah menerbitkan UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Juga UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industry, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak paten berkaitan dengan teknologi baru, misalnya, di NTT ada seorang pengusaha, Paulus Watang yang telah mendapatkan hak paten untuk mesin palwa.

Untuk makanan, misalnya, jagung titi dari Flores Timur yang sudah menembus dunia, bisa saja suatu waktu ada yang mengklaim bahwa itu berasal dari daerah lain (Pos Kupang, Jumat 15/12/2008). Jagung titi telah menjadi komoditas makanan unggulan yang menghidupkan home industry petani di Flores Timur, atau daging se'i yang juga menjadi makanan khas Kota Kupang. Juga gula sabu dari Sabu, gula air dari Rote dan masih banyak jenis makanan lainnya yang merupakan makanan lokal yang bisa dikembangkan dan memiliki nilai secara ekonomis.

Makanan lokal yang memiliki ciri khas tersendiri itu bisa didaftarkan ke HKI untuk mendapatkan hak merek atau rahasia dagang. Dengan menampilkan merek tertentu, maka bisa saja makanan itu menjadi lebih terkenal. Kita bisa mengambil contoh, misalnya, produksi batik di Jawa, ada merek batik keris, danar hadi dan lainnya, sama-sama batik, tetapi mereka sudah memiliki merek masing-masing sehingga pada waktu orang mau mencari batik, yang ada dalam benaknya merek apa yang akan dia cari.

Pimpinan Sentra Tenun Ikat Lepo Lerun dari Nita, Kabupaten Sikka, Alfonsa Horeng, beberapa waktu lalu sudah memikirkan untuk mengurus hak paten atau rahasia dagang terkait pewarnaan alami dengan menggunakan tanaman-tanaman lokal untuk pembuatan tenun ikat.

Sebab, proses pencampuran warna alami itu sudah didemo di berbagai tempat, termasuk di Australia. Meski untuk mengurusnya mudah, tetapi dia masih menunggu agar bisa gratis. "Kalau mau urus sendiri, butuh biaya yang besar. Karena itu, saya tunggu yang gratis yang difasilitasi oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan," ujarnya saat ditemui di Kupang, Senin (1/12/2008).

Sudah saatnya pemerintah daerah di NTT menginventarisir produk-produk (budaya) lokal untuk didaftarkan ke Depkeh dan HAM sebagai produk milik masyarakat. Sebaiknya tidak hanya menginventarisir, tetapi langsung diusulkan karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Kalau menunggu dari masyarakat, bisa-bisa kita terlambat dan akhirnya kita menyesal karena daerah lain sudah mendahului kita.

Pemerintah harus serius dan mengalokasikan anggaran untuk melindungi apa yang menjadi milik masyarakat. Untuk mengurus merek, misalnya, hanya membutuhkan biaya pendaftaran Rp 450 ribu. Untuk mengurus permohonan hak cipta biayanya Rp 75 ribu. Jadi, dari segi biaya relatif murah daripada pemerintah membuat kebanggaan secara simbolik, seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao membuat bangunan dengan simbol alat musik tradisional sasando, yang membutuhkan biaya besar hanya untuk mencirikan bahwa alat musik sasando milik orang Rote.

Sebaiknya mendaftarkan hak paten alat musik sasando ke Depkeh dan HAM. Kita jangan kaget jika suatu saat nanti, alat musik sasando diproduksi oleh daerah lain, termasuk oleh orang di luar negeri, lalu dipasarkan sebagai produk lokal mereka. Demikian juga kekayaan budaya (lokal) lainnya di NTT, sudah saatnya dilindungi dengan mendaftarkan pada Depkeh dan HAM untuk memiliki hak paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dan desain industri. **

Asam Timor, Potensi yang Terlupakan

Oleh Muhlis al Alawi

BERBAGAI potensi dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Salah satunya sektor pertanian yang menjadi kebanggaan kabupaten ini. Di sektor ini TTS mempunyai jagung, padi hingga tanaman tumpang sari. Aneka tanaman ini telah membudaya untuk mencukupi kebutuhan pangan warga.

Tetapi TTS tidak cuma punya jagung, padi dan tanaman tumpang sari. Sudah sejak dulu Kabupaten Cendana Wangi ini memiliki asam. Asam sesungguhnya sangat prospektif. Sayang, sejauh ini pemerintah masih menganaktirikan asam. Rakyat dibiarkan sendiri memburu asam di hutan. Memburu, karena pohon asam di hutan tidak punya pemilik. Siapa saja bebas memetik dan atau memungut buahnya yang jatuh ke tanah.

Menjelang musim panen, yakni Agustus, September dan Oktober warga ramai- ramai masuk keluar hutan memburu asam. Saking banyaknya, jangan pernah menyangka bahwa warga akan naik ke pohon lalu menjatuhkan buahnya. Tidak. Mereka lebih memungut buah yang sudah jatuh ke tanah. Buah itu lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual kepada pengepul.

Siklus mencari, mengumpul dan menjual asam ke pengepul sudah jadi tradisi. Sudah lazim dan berjalan setiap tahun. Meski sudah lazim dan dilakonkan ramai- ramai oleh warga di desa dan kampung, hal itu belum berhasil memberi inspirasi kepada pemerintah dan wakil rakyat untuk mengembangkan asam menjadi komoditas primadona. Beruntung, pohon asam tidak rewel seperti tanaman yang lain. Di hutan-hutan pohon asam tumbuh alamiah. Kokoh berdiri. Tidak perlu dirawat.

Tetapi melihat potensi dan prospeknya yang lumayan, mestinya pemerintah bisa memikirkan untuk melipatgandakan fungsi asam sehingga lebib berdaya guna. Harganya memang terbilang murah. Cuma Rp 600,00 hingga Rp 1.000,00/kg. Tetapi kalau pemerintah bisa menjadikan asam sebagai komoditas massal dan diusahakan secara massal, tak sulit menghitung berapa duit yang diraup warga. Apalagi, asam bukan cuma daging buahnya yang bermanfaat. Biji asam juga dicari untuk diolah menjadi zat pewarna untuk industri tekstil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTS, Drs. Daniel Dede, yang saat diwawancarai masih menjabat, mengatakan, setiap tahun TTS dapat memproduksi asam sebanyak 2.000 hingga 3.000 ton. Bila warga menjual asam ke pengusaha di Kota SoE, maka akan mendapatkan harga setiap kilogramnya Rp 1.000,00 hingga Rp 2.000,00. Sementara bila biji asam diolah menjadi tepung bisa dihargai dengan Rp 7.000,00/kg.

Kendati demikian, kata Dede, untuk mengubah biji asam menjadi tepung dibutuhkan teknologi mesin pengolahnya. Selain itu, sebelum dipasarkan ke perusahaan tekstil tepung itu harus memenuhi standar mutu internasional. Dede menegaskan mutu tepung biji asam dari TTS memiliki kualitas paling baik.

Konon, biji dan daging buah asam dari Timor memiliki kualitas yang unggul dibandingkan dengan asam lainnya di Indonesia. Di pasaran, pengusaha besar di Jawa lebih memilih asam daratan Timor untuk diolah menjadi makanan ringan, minuman ringan dan bahan komestik.

"Tepung yang terbuat dari biji asam saat ini sangat dicari perusahaan tekstil untuk pewarna kain. Untuk Indonesia, tepung biji asam masih didatangkan dari India lantaran ketiadaan tepung biji asam di tanah air. Makanya, bila TTS dapat menyuplai setidaknya sepuluh ton tepung biji asam, maka kabupaten ini akan kebanjiran investor perusahaan tekstil. Dan tentunya industri ini akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat TTS," kata Dede.

Untuk merancang ke arah industri rumah tangga, lanjut Dede, pihaknya terlebih dahulu akan mengoptimalkan bantuan mesin pengolah biji asam menjadi tepung tahun ini. Bila berhasil, tahun berikutnya Disperindag akan melakukan pengadaan biji asam dan sekaligus mesin pengelolaanya.

Tak beda dengan Dede, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan TTS, Drs. Urias Sanam, yang dikonfirmasi melalui Kasi Rehabilitasi dan Pengkayaan Hutan, Chris Koenunu, S.Hut mengatakan pohon asam bisa berbuah dalam usia lima tahun. Selain mudah membudidayakannya, menanam pohon asam tidak memerlukan perawatan ekstra layaknya tanaman lainnya. Ibarat tinggal menabur bijinya saja, maka tanaman itu bisa tumbuh hingga besar.

Dalam catatan Dishutbun TTS, produksi asam tujuh tahun terakhir mengalami pasang surut. Tahun 2001, produksi asam isi sebanyak 792 ton, tahun 2002, 487,5 ton, tahun 2003 sebanyak 4.635 ton, tahun 2004, 3.261 ton, tahun 2005, 3.174 ton, tahun 2006, 3.287 ton dan tahun 2007 sebanyak 5.535 ton.

Menurut Koenunu hampir seluruh daratan di TTS ditumbuhi pohon asam. Namun pohon asam itu tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya unsur kesengajaan pemilik tanah menanamnya. Koenunu menyebutkan daerah penghasil asam terbesar berada di Kecamatan Kualin, Kolbano, Boking, Toianas, Amanuban Selatan, Mollo Utara, Mollo Tengah dan Mollo Barat.

Nah, tidak ada salahnya bila asam timor dapat dijadikan sebagai aset yang paling berharga untuk menambah pendapatan warga. Bila saja pemerintah memprogramkan penanaman asam secara massal, maka di saat musim kemarau warga tak lagi gigit jari menunggu berbagai bantuan pangan dari pihak luar lantaran kekurangan pangan. Terlebih lagi, bila pemerintah serius, maka dengan sentuhan teknologi perkebunan dan pertanian dapat memungkinkan satu pohon asam berbuah dua hingga tiga kali dalam setahun. Alhasil, warga pemilik pohon asam pun dapat berbesar hati. Rupiah pun dapat diraup warga saat musim panen tiba. Dan, untuk menghindari gejolak turunnya harga pada saat musim panen maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membeli asam milik masyarakat.

Timor Tengah Selatan pernah berjaya karena cendana. Kini secara ekonomis, cendana telah punah. Kabupaten ini juga pernah harum namanya karena buah apel. Kini, apel SoE tenggelam dan nyaris tidak terdengar lagi. Kabupaten dingin ini juga punya nama besar karena jeruk keproknya. Tetapi TTS tidak hanya punya itu. Dia punya asam dengan kualitas sangat baik. Cepat atau lambat, asam akan melambungkan nama Timor Tengah Selatan. **

Mengakhiri Rawan Pangan

Oleh Alfons Nedabang

HASIL analisis Badan Bimas Ketahanan Pangan (B2KP) Propinsi NTT tentang risiko rawan pangan di NTT-- keadaan sampai dengan 13 Agustus 2008--, menarik dikemukakan untuk disimak.

Terdapat tujuh kabupaten yang mengalami tingkat risiko rawan pangan tinggi, yaitu Belu, Lembata, Flores Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao dan Sumba Barat Daya. Sebanyak 101 desa risiko rawan pangan, dengan 10.406 kepala keluarga (KK) atau 42.953. Jumlah desa yang memiliki tingkat risiko rawan pangan tinggi terbanyak adalah Sumba Timur dengan 22 desa.

Ada sembilan kabupaten, yaitu TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Ngada, Manggarai Barat, Nagekeo dan Sumba Barat Daya yang memiliki tingkat risiko rawan pangan sedang. Jumlah desa risiko rawan pangan sebanyak 387 desa, dengan 31.128 KK atau 108.516 jiwa. Yang terbanyak memiliki desa dengan tingkat risiko rawan pangan adalah Flores Timur dengan 145 desa.

Sedangkan yang memiliki tingkat risiko ringan ada 11 kabupaten, yaitu Alor, Belu, TTU, Lembata, Flores Timur, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Nagekeo dan Sumba Barat Daya. Jumlah desa, kepala keluarga dan jiwa risiko rawan pangan, masing-masing adalah 380 desa, 17.662 KK dan 67.272 jiwa. Kabupaten Alor mempunyai jumlah desa terbanyak yang memiliki tingkat risiko rawan pangan ringan yakni 123 desa.

Analisa berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ini dilakukan dengan melihat kerusakan komoditi pertanian akibat bencana alam, khususnya komoditi tanaman padi, jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan. Indikatornya adalah persentase luas tanaman dari luar rencana tanam, persentase luas panen dari luas tanam, persentase luas puso/kerusakan dan persentase penurunan produktivitas.

Hasil analisis ini memang masih bisa diperdebatkan. Namun terlepas dari itu, data ini memberi gambaran tentang kondisi pangan masyarakat. Bahwa saat ini ada rakyat di beberapa daerah sedang kesulitan makanan.

Rawan pangan bukan baru kali ini terjadi. Pada tahun 1960-an, rawan pangan meletus di Sikka. Ratusan warga meninggal. Tahun 2005 ada 190.626 KK atau 828.712 jiwa menderita ketiadaan pangan, tersebar di 1.331 desa yang ada di 15 kabupaten/kota. Pada tahun 2006 dan 2007 juga terjadi hal yang sama, dengan jumlah daerah dan penderita bervariasi.

Rawan pangan juga disebabkan kekeringan. Ada daerah yang mengalami hampir setiap tahun, cenderung lebih awal dari biasanya yaitu pada bulan Maret-April. Kondisi lebih parah selama Mei sampai Oktober.

Yang menarik, faktor kekeringan kadang dijadikan sebagai alasan utama pihak- pihak tertentu, termasuk pemerintah, untuk berlindung jika ada kasus kelaparan. Padahal kita tahu bahwa secara umum memang NTT adalah daerah yang beriklim agak kering dengan total rata-rata curah hujan 800-1.000 milimeter per tahun. Maka, semestinya kekeringan bukan sebagai alasan utama yang dibesar-besarkan.

Rawan pangan yang terus berlanjut, membuat NTT mendapat stigma propinsi rawan pangan. Atas nama kemanusiaan, banyak bantuan digelontorkan. Sadar atau tidak, kita sedang bergantung pada daerah dan orang lain, termasuk dalam hal makanan.

Beberapa jenis komoditi pangan, seperti beras, jagung, kacang-kacangan dan telur ayam hasil produksi lokal tidak cukup memenuhi kebutuhan penduduk NTT. Akibatnya, jenis-jenis pangan itu dipasok dari daerah lain.

Data yang diperoleh dari B2KP NTT diketahui, pada Agustus 2008, beras yang masuk ke NTT sebanyak 15.631 ton. Jumlah ini membentuk stok beras selama bulan Agustus sebanyak 201.041 ton. Beras yang bersumber dari produksi lokal hanya 2.297 ton untuk stok pangan bulan itu. Data ini juga memberi gambaran bahwa tingkat konsumsi beras dalam sebulan oleh masyarakat NTT tergolong tinggi. Kita mengandalkan beras sebagai pangan pokok, sementara produksi beras lokal sangat terbatas.

Di bulan Agustus juga, jagung yang dibawah masuk ke NTT sebanyak 7 ton, kacang-kacangan 26 ton dan telur ayam 16 ton. Jenis-jenis komoditi untuk membentuk stok pangan pokok ini diantarpulaukan dari Propinsi Jawa Timur, NTB, Sulawesi dan Bali. Sumber pemasukan terbesar dari Jawa Timur, menyusul Sulawesi, Bali dan NTB. Pangan hasil antarpulau tidak langsung ke masyarakat tapi dikuasai oleh distributor.

Kondisi ini seharusnya membuat kita malu. Mengapa? Karena NTT adalah daerah pertanian. Dari total luas wilayah NTT 47.349,9 km, potensi lahan basahnya 127.271 hektare (ha), sementara lahan kering 1.528.306 ha. Potensi dimiliki daerah ini di sektor peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan dan lain-lain.

Dulu, beberapa daerah di NTT terkenal sebagai daerah penghasil beras untuk menyanggah kebutuhan daerah sendiri dan sekitarnya. Sebut saja Lembor di Manggarai, Bena di TTS, Oesao dan Noelbaki di Kabupaten Kupang, Konga di Flores Timur, Mbay di Ngada/Nagekeo dan beberapa daerah di Sumba.

Timor dikenal sebagai penghasil sapi. Saking prospeknya, Soeharto menjadikan Timor sebagai gudang ternak. Daerah Flores juga terkenal sebagai penghasil kelapa. Selain membuat kopra, kelapa dimasak untuk diambilkan minyaknya. Semua kejayaan itu, kini hanya tinggal cerita. Sekarang terbalik, mau makan daging ayam kita harus beli daging ayam yang didatangkan dari Surabaya, minyak kelapa berganti bimoli dan lain sebagainya. Jagung diganti dengan mie instan.

Sumber daya manusia kita juga tidak kalah jika dibandingkan dengan daerah lain. Sekitar 80 persen lebih warga bekerja di sektor pertanian. Yang berlatar belakang pendidikan pertanian juga banyak. Ada 39 perguruan tinggi negeri dan swasta di NTT.

Beberapa di antaranya memiliki fakultas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan/perkebunan. Universitas Nusa Cendana (Undana), misalnya, pada dies natalis ke-46, barusan, melepas 582 wisudawan, 67 orangnya adalah sarjana pertanian. Kita berasumsi, jika sekali wisuda 67 orang, setahun dua kali wisuda, maka pada tahun 2008 Undana mencetak 134 orang sarjana pertanian. Berarti selama 46 tahun Undana telah mencetak 6.164 sarjana pertanian. Jumlah ini tidak termasuk sarjana pertanian dari lembaga pendidikan tinggi lainnya, dalam dan luar NTT. Juga belum termasuk sarjana lainnya. Daerah ini juga telah dipimpin delapan kepala daerah.

Herannya, selama 50 tahun kita bermasalah dalam hal pangan. Semua kita tahu bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan menjadi hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Dengan adanya pangan, kita dapat makan. Dengan makan kita bisa bekerja produktif. Karena terpenuhinya kebutuhan gizi, maka kita bisa mengembangkan diri dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Sebaliknya kita tahu bahwa orang-orang lapar cenderung destruktif. Karena laparlah, maka orang bisa bermata gelap dan tidak bisa menghasilkan karya apa-apa.

Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban menjamin agar ketersediaan bahan pangan tersebut dapat terjangkau oleh setiap anggota masyarakat. Untuk mengatasi kerawanan pangan di NTT harus dilakukan program yang sistematis guna menghindarkan terjadinya kemungkinan kelaparan walaupun kekeringan akan selalu datang pada musimnya. Untuk itu, diperlukan program pembangunan pertanian berkelanjutan untuk daerah kering.

Sektor pertanian harus mendapat perhatian lebih karena dia sumber makanan. Potensi pangan lokal kita terkandung di sektor primer ini. Oleh karena itu, kita mesti fokus sehingga ada makanan khas daerah yang dihasilkan dan menjadi produk unggulan. Makanya, sistem pertanian yang dibangun harus berkelanjutan yang bersifat khas setempat. Perlu ada program yang menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan sarana produksi, pengadaan modal, pelatihan, penyuluhan, dan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

Dengan begitu, sangat mungkin daerah seperti Lembor di Manggarai, Bena di TTS, Oesao dan Noelbaki di Kabupaten Kupang, Konga di Flores Timur, Mbay di Ngada/Nagekeo dan beberapa daerah di Sumba, sebagai penghasil beras untuk menyuplai kebutuhan masyarakat setempat dan sekitarnya.

Timor dan Sumba dijadikan sebagai penghasil ternak sehingga kita tidak beli daging yang didatangkan dari Jawa. Kita mengembalikan Flores sebagai penghasil kelapa sehingga tidak lagi membeli minyak bimoli tapi mencintai produk lokal minyak kelapa.

Matzui Kashisa, ahli kemandirian lokal dari Jepang, mengajarkan kepada kita untuk membangun mulai dari makan. "Karena makan merupakan kegiatan manusia yang paling pokok. Manusia harus makan untuk hidup dan sehat. Makanan yang sehat menciptakan manusia yang sehat. Selanjutnya, daerah yang sehat menciptakan makanan yang sehat. Dan, negara menjadi sehat jika daerahnya sehat," kata Matzui. **

Tenun Ikat, Aset Budaya Bernilai Ekonomis

Oleh Alfred Dama

SUATU hari di bulan Maret 2008. Dalam sebuah acara di Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, berkumpul ratusan warga desa setempat. Warga dari beberapa tetangga di Kecamatan Bola dan sekitarnya juga hadir. Sekelompok anak muda, pria dan wanita, juga tampak. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok menyaksikan kampanye salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2008-2013.

Yang menarik, meskipun Desa Ipir berada jauh dan terpencil dari Maumere, Ibu kota Kabupaten Sikka, jarak itu tidak mengurangi niat anak muda di desa ini untuk tampil modis dan dendi. Para remaja datang mengenakan jelana jeans berbaju keluaran dan model terbaru dari toko. Gaya mereka pun mengikuti tren yang sedang berkembang. Sementara itu pada kelompok lainnya, sekelompok wanita juga datang ke tempat itu. Mereka hanya mengenakan kain sarung.

Sekilas tampak kuat perbedaan penampilan antara yang kelompok orangtua dan anak muda. Anak muda memilih pakaian-pakaian jadi yang modis, sementara orangtua masih mempertahankan tradisi dengan busana tradisional daerah setempat. Meski tampak sepele, ini sekaligus menunjukkan pergeseran budaya, dari budaya tradisional ke budaya modern dalam urusan memakai pakaian.

Pemandangan di Desa Ipir sebenarnya juga terjadi desa-desa lain di NTT. Para pemuda dan gadis desa zaman sekarang sudah mulai enggan mengenakan kain tenun ikat. Mereka lebih memilih busana jadi buatan pabrik dari bahan dan model yang trendi. Bila ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin suatu saat tidak ada lagi yang mencintai dan karena itu mengenakan pakaian berbahan dasar tenun ikat.

Di tengah-tengah serbuan pakaian jadi buatan pabrik ke NTT, tenun ikat sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Bahkan, perancang busana kenamaan, Ramli, pernah memamerkan busana rancangannya berbahan tenun ikat NTT dalam acara peragaan busana di Jakarta dengan melibatkan para peragawati dan peragawan kenamaan di Jakarta. Jelas, tenun ikat juga bisa dijadikan tren mode busana di tingkat nasional. Hanya saja, menurut Ramli, bahan tenun ikat NTT, perlu diperhalus lagi.

Di dunia internasional, tenun ikat NTT khususnya para penenun tradisional dari Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara pernah meraih Penghargaan Pangeran Claus (Prince Claus Award) dari Pemerintah Belanda tahun 2004.

Di tingkat propinsi, warga NTT mesti berterima kasih kepada Herman Musakabe. Adalah Musakabe, yang ketika menjadi Gubernur NTT, menjadikan tenun ikat pakaian seragam para PNS. Gebrakan Musakabe ini terus bertahan hingga sekarang. Hasilnya, tenun ikat melambung pasarnya. Ibu-ibu di desa-desa menjadikan tenun ikat lebih dari sekadar keterampilan. Tenun ikat meningkat menjadi home industry.

Seperti diungkapkan penulis buku Pesona Tenun Flobamora, Erny Tallo, masing-masing daerah di NTT memiliki motif dan teknik menenun sendiri-sendiri. Teknik menenun itu bisa digolongkan ke dalam tiga cara, yaitu tenun ikat, tenun buna, dan tenun lotis. Ketiga teknik yang diwariskan secara turun-temurun ini menghasilkan jenis kain yang berbeda-beda dengan beragam motif, sesuai dengan yang berkembang di daerah asalnya.

Sayang, potensi budaya tenun ikat ini berangsur hilang. Lihat saja di desa-desa dan kampung-kampung kita. Jarang terlihat anak muda tekun menenun. Yang sibuk menenun adalah generasi senja, sementara yang muda-muda tak terlihat menenun. Mereka lebih sibuk dengan HP di tangan, ber-SMS ria, tertawa dan senyum sendiri di depan HP.

Kita butuh terobosan. Kita butuh langkah berani, terutama dari pemerintah, bagaimana menunjukkan kepada anak muda sekarang bahwa tenun ikat punya nilai ekonomis tinggi. Bagaimana caranya? Herman Musakabe sudah membuka jalan dan menetapkan hari Kamis setiap minggu menjadi hari tenun ikat untuk PNS. Sekarang era otonomi daerah. Mestinya para kepala daerah lebih leluasa mengatur ihwal pemerintahan, termasuk dalam urusan pakaian seragam. Kalau Herman Musakabe sudah berhasil dengan PNS pada hari Kamis, mengapa tidak ada kepala daerah yang mewajibkan anak sekolah tidak mengenakan seragam tenun ikat?

Tak sulit membayangkan berapa rupiah yang dapat dituai para pengrajin tenun ikat jika saja para PNS dan anak sekolah di seluruh NTT sekali seminggu mengenakan motif tenun ikat sebagai seragam. Mari kita menghitung. Saat ini jumlah PNS di NTT sekitar 22 ribu orang. Jumlah ini belum termasuk karyawan honorer, bank dan lembaga keuangan non bank yang juga wajib mengenakan busana motif daerah NTT. Lalu, jumlah anak sekolah, dari TK hingga SLTA 250 ribu. Andaikata satu lembar kain tenun ikat harganya Rp 350 ribu. berapa duit yang dibelanjakan untuk tenun ikat? Puluhan miliar rupiah duit akan masuk ke rumah-rumah pengrajin di desa-desa dan kampung-kampung.

Bila saja pemerintah juga mencoba menambah frekuensi pemakaian motif tenun ikat dari satu hari menjadi dua hari seminggu, maka dana yang mengalir ke desa dan kampung itu menjadi berlipat-lipat. Dan, itu adalah dana riil, bukan dana proyek ini dan itu yang kadang-kadang cuma telihat plang nama proyek sementara hasil proyeknya suram-suram.

Sesama warga dari Jawa begitu fanatik dengan batik. Banyak dari kita juga telah jatuh cinta dengan batik. Sah-sah saja. Tetapi mengapa orientasi kita selalu ke luar, seolah-olah yang dari luar lebih baik dari yang ada pada kita? Mengapa yang ada pada kita cenderung kita posisikan sebagai nomor dua, kurang tren, kurang populer? Mengapa kita begitu bergairah menomorsatukan produk luar, begitu bersemangat mempopulerkan buatan luar?

Kita punya tenun ikat yang sangat unik. Setiap daerah di NTT bahkan mempunyai motif dan corak sendiri. Perbedaan ini menjadikan tenun ikat kita semakin menarik. Pesona motif dan ragam hias diciptakan melalui perenungan dan konsentrasi tinggi, mengandung nilai filosofis yang diperuntukkan bagi hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya.

Saatnya kita harus mengalihkan tenun ikat dari sekadar kerajinan individu kepada industri. Batik maju dan menembus pasar dunia karena menjadi industri. Batik telah identik dengan Jawa. Jika harus bermimpi, maka mimpi paling indah kita saat ini adalah tenun ikat NTT punya hak cipta dan punya merk dagang sendiri. **

Pariwisata di Rote Masihkah Menjadi Icon?

Oleh Ferry Ndoen

ANEKA kekayaan di bidang pariwisata di Bumi Flobamora tidak terkira, dan mungkin juga tidak tertandingi di bumi nusantara. Namun aneka obyek pariwisata yang menyebar di ratusan pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki ciri khas, dan berdaya tarik wisata yang sangat tinggi itu belum mendapat sentuhan optimal dari para pengelola dan pelaku pariwisata di NTT.

Kita di NTT memiliki wisata alam yang sangat banyak, juga aneka budaya dan adat istiadat, serta ritual adat yang bisa dijual kepada wisatawan, baik wisatawan manca negara, wisatawan nusantara (domestik) serta wisatawan lokal.

Kita juga memiliki aneka wisata pantai/bahari, aneka tarian dan beragam kesenian yang bisa "dijual". Setiap enik, sub etnik yang menyebar di seluruh wilayah NTT memiliki kekhasan tersendiri. Semuanya menarik, bedaya tarik wisata tinggi karena wisata sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia.

Salah satu contoh keunggulan pariwisata yang kini semakin redup adalah wisata bahari/ pantai selancar di Pantai Nemberala, Kecamatan Rote Barat Daya. Selama lima tahun terakhir tidak lagi digelar even bertaraf internasional untuk mempromosikan keindahan pantai itu. Pemerintah setempat, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Rote beralasan ketiadaan dana untuk menggelar even bertaraf internasional. Dinas ini selalu mengusulkan anggaran untuk menggelar even wisata bertaraf internasional di Nemberala namun mentok dalam pembahasan di DPRD setempat. Dewan setempat menilai kegiatan macam itu hanya menghambur- hamburkan anggaran.

Pantai Nemberala yang sangat indah dengan gulungan ombaknya sangat bagus untuk selancar sudah mendunia. Bahkan Nemberala sudah menjadi icon pariwisata di Rote Ndao.

Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman ketika meliput even Selancar Internasional di Pantai Nemberala bulan Agustus 2000 silam. Even ini digelar Pemkab Kupang karena saat itu wilayah Rote Ndao masih masuk dalam Kabupaten Kupang. Even bertaraf internasional ini digelar dengan melibatkan event organizer dari Propinsi Bali dan menelan dana Rp 500 juta lebih. Gaung yang dihasilkan dari even ini luar biasa. Nemberala langsung mendunia. Apalagi saat itu, panitia pelaksana mampu menghadirkan jaringan internet --yang saat itu masih menjadi "barang aneh" di Rote-- di lokasi kegiatan. Internet sudah disadari sebagai salah satu kebutuhan wisatawan, juga sebagai salah satu perangkat paling efektif untuk "menduniakan" sebuah kegiatan. Maka perkembangan event tersebut langsung bisa diakses masyarakat dunia.

Even Selancar Nemberala 2000 silam itu mampu menyedot ratusan wisatawan yang datang dengan sejumlah kapal. Saat itu, Nemberala diakui sebagai salah satu tempat wisata kelas dunia karena gelombang lautnya tak kalah indahnya seperti di pantai Pulau Hawai, Pantai Kuta-Bali. Tidak sedikit wisatawan yang mengakui irama musik Sasando tak kalah indahnya dengan petikan musik Hawaian yang sudah mendunia itu.

Lalu, apa kabar Nemberala saat ini? Menyedihkan karena potensi wisata kelas dunia itu dibiarkan begitu saja. Tak ada lagi even-even dengan alasan ketiadaan dana. Di saat kabupaten-kabupaten lainnya di NTT begitu gencar menghidupkan sektor pariwisatanya, Rote Ndao malah "mengabaikan" Nemberala. Mestinya pantai ini harus tetap dipertahankan sebagai icon pariwisata d kabupaten terselatan ini.

Tengoklah Kabupaten Alor, yang dalam tujuh tahun terakhir mampu menghidupkan aset-aset pariwisatanya. Pemerintah bersama masyarakatnya bergandengan tangan menggelar Expo Alor secara rutin setiap tahun. Dan even ini sudah mendunia karena sudah masuk dalam rangkaian Sail Indonesia.

Kini Alor sudah mampu memikat hati wisatawan dunia, misalnya dengan "menjual" obyek wisata diving di Pulau Kepa. Tenun ikat Alor dan perkampungan adat di daerah itu sudah dikenal di dunia.

Nah, daya pikat Nemberala jauh lebih kuat. Kita berharap ke depan, icon pariwisata ini dihidupkan lagi agar tetap bersinar ke seluruh penjuru dunia. Investasi bidang pariwisata berdampak luas dan jangka panjang. Nilai ekonomis dari hidupnya sektor pariwisata akan mendongkrak pendapatan rakyat kecil, selain pemasukan bagi daerah. **

Mengatasi Krisis Listrik dengan Energi Alternatif

Oleh Agus Sape

KESAL, itulah yang dialami warga Kota Kupang dan daerah-daerah lain di NTT akhir-akhir ini. Betapa tidak, listrik di rumah ataupun di kantor kita sering padam. Baik pemadaman terjadwal (bergilir) maupun pemadaman mendadak.

Sejumlah alasan klasik dikemukakan PT PLN. Antara lain pemeliharaan mesin atau bagian dari upaya menghemat bahan bakar solar. Tapi, kita tidak hendak membahas masalah ini di sini. Kita hanya mau mengatakan bahwa kekesalan kita terhadap pemadaman listrik di rumah atau kantor pertanda kita sudah sangat bergantung pada listrik. Listrik sudah ibarat nafas hidup kita. Begitu tidak ada listrik, mati rasanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa tidur mengorok dan bermimpi.

Apakah dengan kondisi ini, kita mundur? Boleh jadi. Tapi, coba kita tengok ke tahun 1958 ketika Propinsi NTT mulai berdiri. Apakah NTT ketika itu sudah hidup di bawah gemerlap listrik? Orang-orang yang hidup pada masa itu tahu baik.

Yang jelas kondisi saat itu belum semaju saat ini. Bahkan bisa dikatakan belum ada apa-apanya. Kalaupun sudah ada listrik, itu sangat terbatas. Mungkin hanya ada di biara-biara atau gereja-gereja atau di rumah-rumah pejabat atau rumah raja, menggunakan genset. Warga pada umumnya masih menggunakan lampu pelita. Penggunaan lampu petromax atau biasa kita sebut lampu gas masih dianggap mewah. Tapi, semata-mata untuk penerangan di rumah malam hari. Di luar itu gelap-gulita.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang secara resmi berdiri pada tahun 1955, berasal dari penggabungan beberapa perusahaan listrik daerah pada zaman Belanda, yang dinasionalisasikan. Tapi, tentu saja jangkauan pelayanannya masih terbatas. NTT sudah pasti belum tersentuh.

Dengan Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 1972, PLN dibentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan modal yang dipisahkan dari keuangan negara. Selanjutnya, PP 23 Tahun 1994 mengubah PLN menjadi PT (Persero) yang seluruh modalnya dimiliki negara.

Dipastikan pada tahun 1970-an, masyarakat NTT sudah mulai menikmati listrik. Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yakobus Ukat, BA, yang menjabat pada tahun 1970 - 1975, punya program menjadikan Kota Kefamenanu sebagai Kota Neon di daratan Timor. Jaringan listrik berlampu neon dipasang di ruas jalan utama Kota Kefamenanu. Kota yang dulunya gelap dan cuma diterangi temaram lampu minyak dari beranda rumah-rumah penduduk, bersalin rupa menjadi terang-benderang (Pos Kupang, 15/9/2008).

Dengan informasi ini dipastikan semua kota kabupaten di NTT sudah diterangi lampu listrik pada tahun 1970-an. Apalagi Kupang sebagai kota propinsi. Hanya memang listrik itu belum dimanfaatkan untuk kepentingan industri.

Kondisi itu masih berlanjut pada tahun 1980-an awal, sebagaimana tergambar dalam laporan Pemerintah Propinsi NTT pada akhir Pelita III. Kendati demikian, listrik termasuk sektor yang mengalami peningkatan di NTT pada masa itu.

Pada pertengahan tahun 1980-an atau memasuki Repelita IV, pembangunan bidang energi listrik terus ditingkatkan. Dilakukan peningkatan dan perluasan eksplorasi dan produksi sumber energi utama seperti panas bumi dan tenaga air serta melanjutkan usaha konservasi energi secara luas di segala bidang. Terjadi peningkatan sarana pusat listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar, antara lain di Ende, Kupang, dan SoE. Dibangun pula jaringan distribusi yang dapat menunjang terlaksananya program listrik masuk desa.

Pada tahun-tahun berikutnya, penyediaan dan pemakaian energi listrik di NTT terus meningkat. Menurut data dari PT PLN (Persero) Wilayah NTT -- disampaikan dalam sosialisasi UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan mass media di NTT pada tanggal 16 Desember 2003 -- jumlah pelanggan listrik PLN di NTT pada tahun 1998 sebanyak 168.264, dengan daya terpasang 80,65 MW dan unit pembangkit sebanyak 353. Tahun berikutnya jumlah pelanggan naik menjadi 179.350 dengan daya terpasang 80,94 MW, dan pada tahun 2002 naik menjadi 201.469 pelanggan dengan daya terpasang 97,42 MW, dan pada semester I tahun 2003 pelanggan menjadi 202.942 dengan daya terpasang 100,22 MW.

Para pelanggan listrik PLN di wilayah NTT terdiri dari empat kategori, yaitu rumah tangga, bisnis, industri, sosial dan pemerintah. Menurut posisi tahun 2002, pelanggan terbanyak berasal dari rumah tangga 185.639 (92,14 persen), diikuti pelanggan bisnis 8.433 (4,19 persen), lalu pelanggan sosial dan pemerintah 7.274 (3,61 persen). Sedangkan pada semester I tahun 2003, pelanggan rumah tangga sebanyak 186.878, pelanggan bisnis 8.550, pelanggan sosial dan pemerintah 7.393, dan pelanggan industri 121.

Dari grafik yang ditunjukkan PT PLN Wilayah NTT, terlihat sejak tahun 1995 sampai tahun 2000 jumlah pelanggan naik cukup signifikan. Lalu dari tahun 2001 sampai semester I 2003 kenaikan tidak begitu besar.

Dengan melihat perkembangan jumlah penduduk di NTT dan kecenderungan perkembangan wilayah perkotaan dan banyaknya pembangkit tenaga listrik sampai di kota kecamatan bahkan desa, dipastikan jumlah pelanggan listrik PLN Wilayah NTT sudah jauh lebih banyak dari posisi tahun 2003.

Sayangnya, kecepatan pertumbuhan jumlah pelanggan ini tidak bisa mengimbangi kecepatan naiknya persediaan daya listrik dari PLN. Lagi pula produksi listrik masih mengandalkan tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar solar. Ketika harga BBM cenderung meningkat, beban biaya PLN semakin berat. Sementara itu mesin-mesin pembangkit milik PLN semakin tua, tanpa segera diikuti pengadaan mesin-mesin baru.

Kondisi ini sangat terasa ketika memasuki jam puncak antara pukul 18.00 - 22.00, daya listrik di rumah-rumah cenderung drop. Lebih buruk lagi, ketika PLN melakukan pemadaman bergilir, sebagaimana sedang kita alami saat ini, baik di Kota Kupang maupun beberapa daerah di luar Kota Kupang.

Sebagai pelanggan kita pasti kecewa. Tetapi, mungkin tidak berimbang kalau kita semata-mata mempersalahkan PLN. Kita juga harus bisa menyadari perilaku kita dalam memanfaatkan energi listrik. Kita seringkali menggunakan listrik untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.

Sementara itu, pemanfaatan listrik di rumah-rumah kita pun sudah mengalami diversifikasi. Listrik tidak lagi hanya untuk penerangan malam, tetapi juga untuk menghidupkan televisi, tape recorder, setrika, freezer, kompor listrik, charger handphone, komputer dan lain-lain.

Kalau melihat perluasan pemanfaatan energi listrik ini, kita mesti bersyukur bahwa memasuki usia 50 tahun NTT kita sudah bisa menikmati energi listrik sekian jauh, lebih jauh daripada ketika propinsi ini dibentuk 50 tahun lalu.

Yang perlu kita lakukan pada tahun emas ini adalah, bagaimana kita mencari dan mengembangkan energi alternatif. Kita tidak cukup mengandalkan produksi listrik dari PLTD yang menggunakan bahan bakar solar. Selain karena harga BBM terus melonjak, kita pun perlu mengikuti trend, yakni mengurangi pemakaian bahan bakar yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

PLN sendiri, selain terus melakukan pengembangan transmisi, juga terus melakukan eksplorasi panas bumi (geothermal), tenaga uap dan batu bara sebagai sumber tenaga listrik. Sudah lama PLN mengeksplorasi potensi panas bumi (PLTP) di Ulumbu, Manggarai, yang berkapasitas 1 X 2,5 MW, PLTP Mataloko 1 X 2,5 MW dan PLTU Atapupu 2 X 5 MW.

Pada tanggal 15 April 2008, Dirut PT PLN (Persero), Fahmi Mochtar, meresmikan pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Dengan kapasitasnya 2 X 7 MW, PLTU ini bisa memenuhi kebutuhan listrik wilayah Ende, Sikka dan Flores Timur.

Di Desa Nurabelen, Flores Timur, PT PLN bekerja sama dengan Pemda Flores Timur membangun listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 14 MW.

PLN Wilayah NTT juga mengeksplorasi energi air untuk memproduksi listrik. Beberapa tempat yang sudah diketahui potensinya adalah PLTM Reo, Kabupaten Manggarai (6 MW), PLTM Ndungga di Kecamatan Ndona-Ende (3 MW), PLTM Mbuliloo di Kecamatan Wolowaru, Ende (0,1 MW), PLTM Wolodesa di Kecamatan Paga, Sikka (1 MW).

Energi listrik yang cukup menjanjikan di masa depan adalah energi angin. Dari suvai PT PLN, potensi listrik tenaga angin terdapat di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan potensi energi angin 0,1 MW. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT juga sudah membangun dua unit kincir angin di Rote pada tahun 2005. Di TTS juga sudah dibangun sejumlah kincir angin kerja sama dengan Australia. Potensi yang sama terdapat di Sumba.

Melihat perkembangan di NTT akhir-akhir ini, tampaknya potensi listrik tenaga angin akan semakin menjanjikan. Angin kencang yang terus melanda wilayah NTT akhir-akhir ini kiranya tidak semata-mata dilihat sebagai gangguan. Kita pun bisa menangkap nilai positifnya dengan menjadikannya sebagai sumber tenaga listrik.

Keunggulan listrik tenaga angin sudah dirasakan oleh beberapa negara di Eropa dan Australia. Di Australia, misalnya, dibangun di Bald Hill, daerah South Gippsland, Negara Bagian Victoria. Di kawasan berbukit Bald Hill telah dibangun 84 kincir angin dengan tinggi masing-masing 125 meter. Kincir angin sebanyak itu mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 104 megawatt. Listrik yang dihasilkan kincir angin ini melayani kebutuhan 60.000 rumah tangga di Negara Bagian Victoria.

Kondisi di Bald Hill sebenarnya tidak lebih hebat dari kondisi NTT. Daerah kita yang terdiri dari bukit-bukit sangat potensial untuk pembangunan kincir-kincir angin. Yang paling penting ada di antara kita yang memberi perhatian terhadap potensi ini. Investor dari Belanda saja sudah melihat potensi energi angin di wilayah Kota Kupang dengan mulai menjalin kerja sama dengan Pemkot Kupang.

Yang tidak kalah menjanjikan adalah pembangunan listrik tenaga surya. Banyak pihak swasta di NTT sudah merintis pembangunan listrik tenaga surya ini. Hal ini mestinya terus dikembangkan ke arah kapasitas yang lebih besar melihat potensi sinar matahari selama 12 jam di NTT. Ketika wilayah NTT diprediksikan bakal menjadi daerah padang gurun, mestinya tidak semata-mata mencemaskan kita, tetapi di pihak lain menjadi sinyal bahwa daerah akan menjadi pusat pengembangan energi matahari di masa mendatang.

Untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi energi listrik ini, tentu saja kita jangan semata-mata mengharapkan peran PT PLN yang selama ini mendominasi pelayanan listrik dari wilayah kita. Kita membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dan swasta untuk mengembangkan hal ini. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi peluang kepada instansi selain PLN untuk mengembangkan energi listrik, tentu saja setelah memenuhi sejumlah syarat. Dengan cara demikian, kenapa tidak, NTT akan mampu mengatasi masalah keterbatasan energi listrik, yang akan membawah masyarakat NTT menuju kesejahteraan. **

Emas OSN Momentum Kebangkitan Kita

Oleh Apolonia Matilde Dhiu

GO, Get, Gold (pergi, dapat, emas) atau yang dikenal dengan 3G memang tidak asing lagi bagi anak-anak NTT yang ingin mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN). Istilah ini diperkenalkan oleh seorang pembina OSN, Don Kumanireng, kepada peserta OSN saat memotivasi anak-anak NTT untuk berprestasi di tingkat nasional. Setiap anak yang mengikuti OSN harus bertekad untuk mendapatkan emas, karena menurutnya medali perak dan perunggu hanyalah akibat ketika tidak mendapatkan emas.

Dengan gayanya yang berapi-api, terkadang meledak-ledak, Don Kumanireng memompa semangat anak-anak asuhannya saat belajar matematika dan IPA untuk mengikuti OSN. Tahun 2008, adalah tahun bersejarah bagi anak NTT karena dua putra NTT, Samuel Sampe dari SDK Sta. Maria Assumpta dan Julian AW Purba dari SD Kristen Tunas Bangsa berhasil membawa pulang dua medali emas untuk bidang IPA di ajang bergengsi tersebut.

Prestasi ini mendongkrak NTT ke posisi delapan dari 33 propinsi peserta OSN atau urutan kedua setelah Sumatera Utara untuk peserta luar Jawa dan Bali. Selain emas, kontingen NTT membawa pulang empat medali yang dipersembahkan oleh Ahmad Iksan Ashari (IPA) dari SDN Bonipoi II Kupang dan Paulus Tomy Satriadi (Matematika) dari SDK Ruteng VI. Dua perunggu lainnya diperoleh Risky Chandra (Fisika) dari SMP Kristen Wailoba, Sumba Barat, dan Yosep Japi (Geologi) dari SMA Katolik Giovanni Kupang.

Dengan prestasi ini membuktikan bahwa anak-anak NTT patut diperhitungkan dalam soal adu keenceran otak. Prestasi ini juga mestinya menjadi momentum kebangkitan kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa. Tidak perlu lagi ada rasa minder memperkenalkan diri sebagai anak-anak NTT. Prestasi ini sekaligus juga menjadi bahan refleksi untuk menggugat mengapa tahun ini hasil ujian nasional kita di posisi paling bawah dari 33 propinsi.

Memang, masih banyak anak-anak NTT yang tidak dapat menikmati pendidikan, antara lain karena ketiadaan biaya dan tradisi. Tak heran, angka buta aksara masih cukup mengkhawatirkan, sekitar 14 persen (2007). Lulusan SD masih mendominasi penduduk daerah ini (87 persen). Mereka hanya bisa menjadi petani dengan tingkat penghasilan yang jauh dari cukup.

Angka partisipasi kasar program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun cukup melegakan, 114 persen, meski di tingkat SMP baru mencapai 81,37 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 85 persen.

Kita juga masih bergulat dengan sarana prasarana pendidikan. Kondisi bangunan SD 47,32 persen rusak ringan dan berat, SLTP 23,41 persen rusak berat dan ringan. Belum lagi "ratapan" soal kekurangan tenaga guru, tidak hanya dari sisi jumlah (kwantitas) tapi juga kwalitas. Data menunjukkan dari 50.521 orang guru, 85 persen-nya belum berpendidikan S1 kependidikan. Tingkat SD/MI, hanya hanya 3 persen guru yang berkualifikasi S1, SMP/MTs 25 persen dan SLTA 55 persen.

Dengan momentum kebangkitan ini, kita tak boleh memaafkan kealpaan kita dengan berlindung di balik kekurangan guru, sarana dan prasana. Tidak sedikit anak-anak NTT menjadi orang-orang cerdas tingkat nasional, bahkan internasional yang justeru lahir dan tumbuh di saat kondisi pendidikan di daerah ini masih sangat jauh dari keadaan sekarang. Sebut saja Herman Yohanes salah seorang pendiri UGM, pakar MIPA, Dr. Kebamoto di UI, pakar kimia dari ITB, Jeskiel Ahmad, bahkan ada putra NTT yang bekerja di lembaga antariksa AS, NAZA.

Saya jadi ingat saat-saat sekolah dulu. Kalau dikatakan feodal, ya memang feodal. Guru-guru mendidik dengan cara keras, bahkan kasar. Kata-kata kasar, bahkan makian sampai menggunakan sapu dan kayu memukul anak-anak didiknya. Duapuluh lima tahun lalu ketika saya masih berada di Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa. Sebuah desa subur, sekitar lima kilometer dari Kota Bajawa. Tamat pendidikan yang keras di SD di kampung, setiap hari saya berjalan kaki lima kilometer untuk sampai di SMP Negeri 1 Bajawa. Pukul 05.00 subuh harus sudah bangun, membantu ibu mencuci piring dan menyapu halaman dan mengambil air bersih ke kali. Setelah itu baru ke sekolah.

Di sekolah, saya menghadapi guru-guru yang lumayan keras untuk ukuran waktu itu. Kalau tidak kerja PR, misalnya, siswa pasti dipukul dengan kayu, berlutut di lantai yang disirami kerikil, dijewer telinga sampai bengkak dan sebagainya. Tapi tidak ada yang bersungut. Semua itu diterima sebagai bagian dari pendidikan. Supaya bisa jadi orang. Dan tidak ada orangtua yang protes. Tak ada guru yang harus berurusan dengan aparat berwenang karena memukuli siswanya. Guru-guru mengajar dan mendidik sepenuh hati. Tak ada yang bersungut-sungut meski gaji tentu saja kecil. Mereka hidup apa adanya. Menjadi tokoh dalam masyarakat. Panutan masyarakat. Tidak pernah ada aksi demo guru menuntut kenaikan gaji dan sebagainya.

Dan dengan suasana pendidikan yang demikian itu justeru membuat saya dan teman-teman saya berhasil "menjadi orang". Berhasil dan berbudi pekerti!

Mari kita bandingkan dengan kondisi saat ini, dimana kita bergelimpangan program/proyek peningkatan ini dan itu, pembangunan ini dan itu, pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk memacu kualitas pendidikan kita. Boleh jadi kita terlena. Terjerumus ke dalam segala yang berbau instan. Akhirnya kita lupa bahwa untuk meraih sesuatu harus melalui kerja keras. Butuh perjuangan, kerja keras dan pengorbanan. **

Stop Stigma Propinsi TKI

Oleh Yosep Sudarso

DURANTE degli Alighieri, alias Dante (1 Juni 1265 - 13/14 September 1321), penyair dari Firenze, Italia, itu pernah berkata, "Kalau Anda memberi orang cahaya, ia akan menemukan jalannya sendiri." Menjelang usia emas NTT Desember nanti, petuah Dante ini bisa memberi inspirasi terutama dihubungkan dengan fakta 98.230 penganggur masih menyebar di 20 kabupaten/kota se-NTT (data Dinas Nakertrans NTT per 13 September 2008).

Persoalan tenaga kerja memang bukan persoalan NTT semata melainkan permasalahan global. Rasio yang tidak seimbang antara lapangan kerja yang tersedia dengan penambahan usia produktif menjadi penyebab utama masalah ini. Di NTT, rata-rata lowongan kerja setiap tahun hanya mampu menyerap sekitar belasan ribu tenaga kerja. Itu pun sebagiannya disumbangkan dari pos penerimaan CPNSD.

Walaupun demikian, data dari Dinas Nakertrans NTT juga memperlihatkan fakta lain yang menarik. Di tengah-tengah kesulitan pencari kerja mendapatkan pekerjaan, ternyata hingga September masih ada 206 lowongan kerja pada sektor swasta yang belum terisi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Nakertrans NTT, Lanang Ardike, berpendapat, lowongan kerja yang belum terisi ini disebabkan antara lain tidak tersedianya tenaga sesuai dengan kebutuhan. Beberapa kontraktor, misalnya, membutuhkan tenaga sopir alat-alat berat, namun di NTT berlimpah sopir angkot dan bus. Demikian pula tenaga-tenaga khusus untuk mencuci mutiara masih dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan pengembang mutiara di NTT.

Merujuk pada penjelasan ini, ternyata persoalan tidak terserapnya sejumlah lowongan terkait erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Tentang hal ini, saya teringat pada ucapan Frans Seda, salah satu tokoh nasional asal NTT. Pada sebuah kesempatan di Hotel Kristal, ketika menemani Direktur Kelomok Kompas Gramedia (KKG), Yacob Utama, ia berucap, pemerintah dan seluruh rakyat sebaiknya memfokuskan perhatian pada pendidikan, entah formal maupun informal. Dengan topografi NTT seperti ini, menurutnya, sumber dana yang terbatas sebaiknya "diboroskan" pada peningkatan SDM.

Seda, saat itu, menyoroti perlunya disiapkan tenaga-tenaga terampil pada bidang yang cocok dengan alam NTT, seperti tenaga PPL pertanian, peternakan dan kelautan. Tetapi ia juga tidak lupa menggarisbawahi pentingnya ditanamkan keuletan bekerja, semangat gotong royong, pola hidup sederhana dan gemar menabung. Watak-watak ini dibutuhkan dalam membentuk karakter seseorang agar berdaya saing dan survive dalam persaingan dewasa ini.

Problematika tenaga kerja di NTT dewasa ini memang jauh lebih kompleks dari beberapa dekade lalu. Di kampung-kampung di beberapa kabupaten seperti Lembata, Flores Timur, Sikka, dan Ende, persoalan tenaga kerja sudah hampir sama usianya dengan perjalanan propinsi ini. Tidak ada dokumen tertulis, tetapi pengalaman menunjukkan di daerah-daerah itu fakta pengiriman tenaga kerja (baca: merantau) sudah berlangsung sejak tahun enam puluhan. Nama-nama tempat seperti Tawau, Kinabalu, Johor tidak lagi asing bagi warga-warga di pedalaman Adonara, Flores Timur, di daerah timur Sikka ataupun di sebagian wilayah Lio, Ende.

Awalnya, perantauan dilakukan oleh segelintir orang tetapi sejak dasawarsa 70-an hingga saat ini, perantauan sudah menjadi tren yang digemari warga NTT tidak saja dari kabupaten-kabupaten yang disebutkan tadi. Beberapa tahun terakhir, dengan agak gampang kita menyaksikan pengiriman tenaga kerja baik legal maupun ilegal dari kabupaten lain di daratan Timor, Sumba, Alor, Rote Ndao serta Manggarai, Ngada dan Nagekeo di Pulau Flores.

Bila dicermati lebih jauh, perantauan atau dalam bahasa birokrasi pengiriman TKI adalah strategi untuk mengatasi kemelut ekonomi. Artinya, faktor ekonomi masih menjadi pemicu utama keputusan seorang perantau pergi ke Tawau ataupun kebijakan pemerintah setempat mengirim TKI. Data terakhir menunjukkan, selama 2008 sudah 7.476 TKI (di antaranya 6.558 perempuan) yang dikirim ke luar negeri. Jumlah yang tidak jauh berbeda, terjadi setiap tahun dalam lima tahun belakangan.

Tetapi pada titik ini, kita dihadapkan dengan sebuah ironi. Setiap tahun, tidak kecil juga jumlah orang dari daerah lain di negeri ini yang menyerbu NTT. Para pedagang bakso dari Jawa, pengusaha rumah-rumah makan dari Padang, pedagang beras dan kayu dari Makassar adalah fakta di depan mata kita bahwa bumi NTT ternyata masih bisa memberikan kehidupan, bahkan berlimpah, kepada anak- anaknya.

Di saat kita merayakan emas NTT, bisakah ironi ini menjadi pijak permenungan kita bersama? Mengapa kita tidak berani membalikkan kebijakan untuk tidak terlalu gencar mengampanyekan pengiriman TKI? Bukankah persoalan perantauan tidak sedikit meninggalkan pula ekses sosial dalam rumah tangga dan masyarakat?

Radzi Saleh, dalam bukunya, "Breaking Fee, Harga Sebuah Kesuksesan," mengisahkan perjuangannya sebagai seorang anak desa yang mampu membawa ribuan orang mencapai impiannya masing-masing. Mengutip Denis Waitley, ia menulis, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan: menerima keadaan hidup sebagaimana adanya atau menerima tanggung jawab untuk mengubah keadaan itu. "Kunci sukses saya, ialah, saya memilih yang kedua, bahkan saya merasa bertanggung jawab untuk selalu mendorong siapa pun untuk memilih hal itu-- menerima tanggung jawab untuk mengubah keadaan hidup kita," kata Radzi Saleh.

Jiwa enterpreneur. Semangat kewirausahaan. Barangkali inilah kekurangan kita rakyat NTT. Tidak perlu semua tenaga kerja produktif memiliki jiwa ini. Namun dari 4 juta lebih penduduk NTT, sekiranya satu sampai lima persen di antaranya berjiwa wirausaha, bisa dipastikan taraf dan mutu hidup masyarkat kita jauh lebih baik.

Tidak fair bila ikhtiar ini kita bebankan semata pada pemerintah. Meskipun duet Lebu Raya-Esthon Foenay ketika dalam kampanye mencari simpati masyarakat sudah menjanjikan membuka lapangan kerja, tanggung jawab mestinya tetap dibebankan pada pundak kita bersama. Tentu untuk satu tujuan: demi generasi NTT lima puluh tahun ke depan. (Pos kupang/19/9/2008)

Kembalikan Pabrikku...

Oleh Frans Krowin

DI tahun 1980-an ketika Nusa Tenggara Timur (NTT) belum semaju saat ini, pemerintah propinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Ben Mboi membuat gebrakan yang hingga kini masih membekas di hati masyarakat. Dalam keterbatasan saat itu, Ben Mboi menghadirkan sebuah industri kimia dasar, yakni pabrik semen yang dikelola manajemen PT Semen Kupang.

Gaung pendirian pabrik itu menembus jauh sampai ke desa-desa. Di desa-desa, di mana dua tiga orang berkumpul, Semen Kupang menjadi salah satu bahan cerita yang hangat. Ketika itu Ben Mboi dipuji setinggi langit. Bagi warga NTT, membangun pabrik semen di NTT merupakan spirit yang digelorakan untuk memacu daerah ini agar maju dan berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia.

Pabrik itu dibangun tahun 1982. Tak lama berselang, pembangunannya rampung. Sekitar Mei 1983, pabrik itu mulai uji coba operasi. Dan, 14 April 1984, pabrik itu diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI, Soeharto.

Setahun, dua tahun pabrik itu berjalan kebutuhan akan semen di daerah ini mulai terpenuhi. Semen Kupang perlahan-lahan mengambil alih permintaan terhadap semen dari luar seperti Gresik dan Tonasa. Penguasaan pasar pun demikian adanya. Semen Kupang praktis menjadi satu-satunya semen, yang pada waktu itu, menguasai pasar daerah ini. Bahkan dalam perjalanannya pemasarannya merambah hingga ke Papua New Guinea (PNG).

Akan tetapi, kejayaan pabrik tersebut tak bertahan lama. Dalam perkembangannya, nasib pabrik itu bukannya membaik, malah memburuk. Pabrik itu terus dililit persoalan dari tahun ke tahun, hingga akhirnya berhenti beroperasi karena bangkrut. Ironisnya, pabrik itu bangkrut di saat usianya genap 25 tahun. Kita tentunya meratapi nasib pabrik ini. Sudah dibangun dengan susah payah oleh putera-putera terbaik NTT, sudah dikembangkan secara baik pula oleh manajemen pendahulu pabrik itu, tetapi akhirnya, di tangan putera-putera terbaik NTT pula, pabrik ini bangkrut. Sulit dipercaya.

Sekarang semua orang berteriak, semua orang menuntut agar pabrik itu segera dikembalikan ke peran awalnya sebagai penunjang akselerasi pembangunan di daerah ini. Tapi apakah mungkin? Sementara sampai saat ini, pemerintah belum menunjukkan keseriusannya mengembalikan keberadaan pabrik itu seperti dulu. Sampai kapan kita menunggu? Padahal, tuntutan dan desakan kemajuan semakin sulit kita bendung.

Tak perlu ada jawaban diplomatis dari siapa pun tentang ini. Yang dibutuhkan warga Flobamora sekarang adalah bagaimana pabrik semen Kupang kembali seperti dulu, bisa beroperasi dan membantu warga, minimal menetralisir harga semen yang kini melonjak tak terkendali.

***
Kasus yang dialami PT Semen Kupang saat ini sesungguhnya cerminan dari perjalanan panjang pertumbuhan sektor industri di daerah ini. Pada tahun 1970-an, di NTT sudah ada industri atau pabrik. Kita sebut misalnya pabrik sabun di Waiwerang, Adonara, Kabupaten Flores Timur dengan merek madame, pabrik sabun di Maumere, Sikka dengan merek matahari.

Sabun yang diproduksi di Waiwerang warnanya hijau. Jadi, kalau mandi tidak pakai sabun madame rasanya tidak bersih. Sabun madame itu adalah salah satu simbol kemajuan kala itu. Pabrik sabun itu bahan bakunya dari kopra, daging buah kelapa yang dikeringkan dengan cara dipanggang pada teriknya mentari.

Ada juga pabrik pengalengan ikan beku di Maumere milik PT Bali Raya, yang hancur berantakan ketika gempa bumi menerjang Maumere pada tahun 1992 silam.

Masih dalam konteks masa lalu, di Maumere, tepatnya di wilayah Nangahure, ada pabrik pengupasan kapas. Pabrik itu milik PT Perkebunan IV. Ibu-ibu di desa-desa di Flores Timur dan Ende selalu bilang harus ke Maumere untuk beli benang dari pabrik itu.

Tahun-tahun berikutnya, hadir lagi pengalengan ikan di Maumere. Pabrik itu dibangun karena NTT sangat potensial akan ikan. Tapi nasib pabrik ini pun lagi-lagi hanya seumur jagung. Pabrik itu berhenti beroperasi, entah karena apa.

Sementara di Pulau Timor, lain lagi ceritanya. Ada industri aneka dupa wangi di Kupang, yaitu pabrik pembuatan minyak cendana. Pabrik itu namannya Tropical Oil. Dulu, pabrik ini ada di Batakte. Pabriknya mengalami masa keemasan saat memproduksi minyak cendana, sekitar tahun 1990-an. Pabrik ini pun tak panjang usianya. Produksinya lambat laun meredup, bersama semakin kurangnya populasi kayu cendana, yang tumbuh dan berkembang di tanah milik para usif ini.

***
Bila merunuti timbul tenggelamnya kisah pabrik berskala kecil ini, sebenarnya kita bisa mendapatkan benang merah tentang pertumbuhan industri di daerah ini. Di saat NTT masih dalam serba keterbatasan, anak-anak kandung daerah ini mampu melakukan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Dulu, ketika orang yang bersekolah, orang yang berpendidikan sarjana hanya segelintir orang, mereka mampu mengharumkan nama daerah ini dengan menghadirkan beberapa pabrik, meski usianya hidup begitu singkat.

Tapi sekarang, saat semua sudah maju, putera-puteri NTT banyak yang telah berpendidikan tinggi, yang terjadi justeru sebaliknya. Potensi yang ada tak mampu digali dan dikelola hingga menjadi kebanggaan masyarakat dan daerah ini.

Pertumbuhan industri yang dulunya pernah dirintis oleh generasi terdahulu, kini tak dapat ditumbuhkembangkan lagi oleh generasi sekarang. Bahkan potensi yang dulunya menjadi andalan daerah ini, kini hanya tinggal nama.

Potensi ternak, misalnya, sampai saat ini NTT hanya berpredikat sebagai salah satu gudang ternak di Indonesia. Tapi potensi itu hanya tetap menjadi potensi, karena sampai sekarang, pemerintah belum mampu menghadirkan sesuatu yang bisa mengolah potensi itu untuk menghasilkan produk ikutannya. Pabrik kulit, misalnya, sampai sekarang hanya ada di Jawa. Padahal, tak sedikit bahan baku pabrik tersebut dipasok dari NTT.

Pada diskusi membangun lokaekonomi NTT, Rabu, 18 Juni 2008, di Redaksi Pos Kupang, Alaimudin Kamaludin, salah seorang pengusaha yang menggeluti usaha pembuatan sepatu, menuturkan, setiap kali membeli bahan baku pembuatan sepatu di Surabaya, ia selalu dicerca dengan penilaian NTT bodoh.

Penilaian itu muncul karena bahan yang dibeli untuk membuat sepatu itu, justru didatangkan dari NTT. Jadi, NTT mengirim kulit ternak ke Surabaya, setelah itu dikembalikan lagi ke NTT dalam bentuk bahan jadi, dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi. "Mengapa kita tidak membangun industri pengolahan kulit di NTT? NTT kan punya potensi dan itu sangat mungkin. Kita pasti bisa," tuturnya.

Selain itu, NTT punya potensi untuk budidaya jagung. Tapi optimalisasi potensi itu hingga kini belum dilakukan. Padahal, jika jagung dikembangkan secara baik, itu bisa menjadi sumber untuk industri pakan. "Bukankah selama ini, pakan ternak masih kita datangkan dari Jawa," tantang Alaimudin.

Berbicara tentang industri, kita harus akui bahwa yang ada di NTT ini hanya berskala mikro, kecil dan menengah (MKM). Data yang diperoleh Pos Kupang menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, jumlah industri MKM di daerah ini cenderung bertambah.

Pada tahun 2003, sebanyak 40.893 unit usaha, tahun 2004, naik menjadi 42.481 unit usaha, 2005 bertambah lagi menjadi 47.326 unit usaha, tahun 2006 berkurang jadi 44.656 unit usaha, kemudian tahun 2007 naik lagi jadi 47.120 unit usaha.

Menilik banyaknya industri MKM ini, jumlahnya boleh dibilang cukup mencengangkan. Hanya nilai investasinya tak seberapa. Khusus tahun 2007, dari 47.120 unit usaha, jumlah tenaga kerja yang diserap 97.077 orang, nilai investasi Rp 1.426.685.710,58. Sementara nilai produksi Rp 830.943.971,38 dan nilai bahan baku Rp 473.638.063,69.

Jenis industri yang ada, yakni industri sandang, seperti konveksi, tenun ikat, usaha sepatu dan lainnya. Industri pangan, seperti pengolahan dendeng, abon, dodol, madu, minyak kelapa, usaha tahu tempe, es, pengolahan daging beku, sirup, minyak atsiri (minyak kayu putih), industri pengolahan kopi, industri pengolahan ikan, dan industri gerabah. Industri logam dan elektronik, seperti perbengkelan dan pandai besi. Industri kerajinan, seperti tenun ikat, anyaman, dan pembuatan sasando.

Yang jadi pertanyaan, apakah kita cukup dengan industri MKM yang ada selama ini? Puaskah kita dengan eksistensi MKM itu, padahal perkembangannya demikian seret, tak seperti yang kita harapkan?

Di saat NTT memasuki usia emas tahun ini, kita perlu membangun komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi daerah ini. Kita merajut kembali mimpi-mimpi para pendahulu untuk menghadirkan pabrik-pabrik sesuai potensi yang ada di NTT, meski pabrik itu berskala kecil. Hal itu untuk melecut pembangunan daerah ini, mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat agar terus berkembang. Untuk itu, Pemerintah Propinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Ir. Esthon Foenay, tampil sebagai lokomotif untuk memulainya dengan rencana dan aksi guna mewujudkan mimpi NTT yang lebih baik di masa-masa mendatang. (Pos Kupang/13/9/2008)

Pertahankan Kehormatan Olahraga

Oleh Sipri Seko

JOHNI Asadoma tak pernah melupakan mantan Gubernur NTT, Herman Musakabe yang memberinya uang Rp 250 ribu pada tahun 1993. Saat itu ada program dari Musakabe untuk mendata kembali semua atlet yang pernah mengharumkan nama NTT di tingkat nasional maupun internasional. Prestasi mereka dihargai meskipun kecil nilainya.

Johni tidak mendapatkan bonus sepeserpun dari Pemerintah Propinsi (pemprop) NTT saat masih aktif bertinju. Padahal, Johni Asadoma adalah atlet NTT dengan prestasi membanggakan. Dialah atlet NTT pertama yang merebut medali emas SEA Games XII 1983 di Singapura. Dia juga menjadi atlet NTT pertama yang ikut Olimpiade. Johni akhirnya gantung sarung tinju saat masih berjaya karena dia lulus masuk Akabri. Artinya, dia tidak pernah meninggalkan NTT.
Tidak demikian dengan Eduardus Nabunome, Osias Kamlasi, Ahmad Sake, Oliva Sadi, Fery Subnafeu, Kamilus Lero, Mansyur Yunus, Yules Pulu. Tak puas dengan perhatian daerah yang minim, bersama ratusan atlet asal NTT lainnya, mereka hijrah ke daerah lain.

Ada rasa sakit hati dari para pengurus olahraga di NTT melihat mereka pindah tanpa kompensasi. Keringat yang mengalir saat membina mereka seperti tak dihargai. KONI NTT tidak punya kuasa untuk menahan mereka. Demi masa depan, biarkan mereka memilih! Dan, di daerah baru prestasi mereka tidak surut.

***
MELALUI olahraga prestasi, kehormataan Nusa Tenggara Timur tegak berdiri. Sampai detik ini.Sejak pertama kali mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) V tahun 1961 di Bandung. Prestasi dicatat Wempy Fonay yang menyabet satu medali perak dari nomor lempar cakram dan medali perunggu dari tolak peluru.

Di PON VI, Wempy Foenay menguasai nomor lempar cakram nasional dengan rekor 33,2 meter dan baru pecah pada tahun 1973 oleh atlet DKI Jakarta, Sri Numini. Prestasi nasional sebenarnya sudah dicatat Wempy sejak zaman Propinsi Sunda Kecil. Ia menjadi juara I Piala Angkatan Perang 1955, medali perak PON IV 1958 di Makassar dan lainnya. Untuk tingkat internasional, Wempy merebut medali perunggu Asian Games 1964 di Jakarta dan juara I Ganefo di Jakarta.

Selain Foenay, NTT memiliki sejumlah olahragawan legendaris seperti Mathilda Fanggidae, Mace Siahainenia, Rony Mello, Ratmini, Welmince Sonbay, Theo Rodja, Ruben Ludji, Amos Kamesah, Eduardus Nabunome, Hermensen Ballo dan

nama lain yang merupakan terbaik Indonesia di kelas dan nomornya. Dengan peralatan sederhana, sarana prasarana terbatas dan tanpa bonus, para atlet NTT yang termotivasi bisa keliling Indonesia tanpa keluar biaya, berlatih tekun dan mengharumkan nama Flobamora.

Sekarang sudah berubah. Kalau dulu olahraga sekadar sport atau untuk kesehatan, sekarang cakupannya sangat luas. Olahraga mengandung unsur bisnis dan hiburan. Fakta menunjukkan olahraga tidak lagi bermakna tunggal.

Pierre de Coubertin, pria Perancis yang memelopori penyelenggaraan Olimpiade tahun 1896 di Athena Yunani mungkin tidak membayangkan ajang Olimpiade begitu berkembang seperti sekarang ini. Di Indonesia, Presiden Soekarno memelopori penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai sarana pemersatu anak bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Setiap kali digelar, hati tiap atlet ikut bergetar. Ada rasa bangga yang tulus. Ada kehormatan yang menyelimuti sanubari. Mereka berlaga tak sekadar demi kebanggaan daerah, tapi juga mempertebal semangat nasionalisme. Waktu berlalu, muncul suasana baru. Yang kokoh justru primordial. Rasa bangga dan ambisi penguasa daerah menjadi prioritas. Dari sisi atlet pun demikian. Banyak yang tak peduli lagi di mana ia lahir dan dibina. Orientasi bergeser, prestasi tinggi mesti diimbangi takaran komersial dan materi. Banyak atlet terkontaminasi tuntutan gaya hidup. Mereka bersedia membela satu daerah asal mendapatkan penghasilan besar. Akibatnya, pembinaan atlet menjadi terbengkalai.

Tudingan penyelenggaraan PON hanya hura-hura nasional menghabiskan ratusan miliar memang benar. Kualitas dan prestasi PON terus menurun. Yang semakin menonjol justru seremonial dan permainan politik. Bukti lainnya, prestasi olahraga Indonesia di aras dunia anjlok. Kalau Johni Asadoma dan Hermensen Ballo pernah ikut Olimpiade, di Olimpiade Cina bulan Agustus 2008, Indonesia tanpa atlet tinju. Situasi semacam itu juga terjadi di NTT. Prestasi olahraga Flobamora menurun bila merujuk pada hasil PON terakhir.

***
APA yang kita lakukan sekarang? Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi olahraga. Dana bukan hanya untuk pembinaan tapi penghargaan atas prestasi atlet. Perintah UU tersebut belum sepenuhnya direalsisasikan di NTT.

Prestasi spektakuler di PON XVI 2004 sirna begitu saja ketika gelombang hijrah atlet-atlet terbaik NTT tidak bisa dibendung. Pengalaman pahit itu kiranya tidak terulang. Ada beberapa catatan kecil bagi pengurus dan pelaku olahraga NTT pada ulang tahun ke-50 propinsi ini.

Pertama, pembinaan yang fokus. KONI NTT sudah menetapkan cabang super prioritas, prioritas, unggulan dan non unggulan atau olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Tapi melihat sejarah prestasi NTT, fokus pembinaan harus lebih diarahkan untuk cabang olahraga atletik dan beladiri. Untuk beladiri harus ada skala prioritas, merujuk pada prestasi yang telah dicapai. Di sini alokasi anggaran untuk cabang atletik dan beladiri haruslah yang terbesar. Impian kita dalam lima atau sepuluh tahun ke depan, NTT sungguh menjadi barometer prestasi cabang atletik dan beladiri. Seperti Kota Kudus di Jawa Tengah terkenal sebagai kota yang melahirkan atlet bulutangkis tingkat dunia, atlet atletik dan beladiri (tinju, kempo, taekwondo, silat, dan lainnya) harus lahir dari NTT.

Kedua, bidang penelitian dan pengembangan dimaksimalkan. Buat dan petakan potensi olahraga berdasarkan daerah. Bila perlu dirikan laboratorium olahraga di NTT. Ini dengan target menjadikan NTT sebagai model pembinaan cabang atletik dan beladiri bagi Indonesia. Tirulah Kuba yang lebih miskin dari NTT namun merupakan laboratorium tinju dunia atau Brasil yang menjadi idola tua muda sejagat karena prestasi sepakbolanya yang menyihir.

Ketiga, perbanyak try out. Di Indonesia, cabang bulutangkis selalu mempersembahkan medali di ajang internasional. Mereka berprestasi karena sudah biasa ikut ajang internasional. Suhu dan tekanan pertandingan saat Olimpiade, Asian Games atau SEA Games sudah jadi kebiasaan mereka. Atlet-atlet NTT harus dibiasakan dengan iklim pertandingan yang ketat.

Keempat, apresiasi terhadap atlet dan pelatih. Gebrakan pasangan Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay memberikan bonus besar kepada atlet peraih medali PON XVII dan Porcanas VIII harus dipertahankan. Lihat saja kebanggaan semu anak-anak NTT ketika melihat Fery Subnafeu dkk merebut medali emas bagi Kalimantan Timur di PON XVII lalu. Jangan terulang! Keringat dan darah yang mengalir saat berlatih di NTT harus menjadi kebanggaan Bumi Flobamora bukan untuk orang lain. Takkan ada yang memrotes atau marah kalau mereka yang berprestasi dihargai bukan hanya sebatas bonus uang, tapi disediakan lapangan kerja.

Kelima, jadikan olahraga sebagai kebanggaan daerah. Hanya olahraga yang bisa mengibarkan panji Flobamora di Indonesia dan dunia. Tugas ini menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat NTT. Di usia emas tahun 50 tahun, saatnya NTT Bangkit lagi di bidang olahraga. Kehormatan itu harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi sesuai tuntutan zaman. Salam Olahraga! **