Balas Jasa Sudah Berlaku

"BIROKRASI di Propinsi NTT masih jauh dari yang diharapkan. Penempatan pegawai belum sesuai dengan formasi yang diinginkan. Saat kita perlu orang yang kuasai laut dan peternakan, jangan terima yang lain. Ini kelemahan siapa. Karena aparatur birokrat. Aparatur itu menjadi mot

or penggerak birokrat sehingga orangnya juga harus tepat."

Demikian dikatakan mantan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si, yang ditemui, 26 Oktober 2013 lalu. Esthon yang juga mantan Ketua Bappeda Propinsi NTT dan Badan Diklat Propinsi NTT itu mengatakan, perlu satu sikap tegas dari kepala daerah atau pimpinan instansi agar birokrasi berjalan sesuai tugas dan fungsinya. "Jangan sampai keputusan penempatan pegawai hanya atas balas dendam dan balas jasa. Dan, ini sudah berlaku. Balas dendam dan balas jasa. Ini sudah barang biasa bukan yang luar biasa lagi di NTT. Kamu tulis itu," tegas Esthon Foenay.

Esthon mengatakan, birokrasi di NTT tidak bagus karena tidak menghargai kompetensi. "Kalau memang dia tidak mampu, jangan kasih naik jabatan. Kasih naik pangkat harus melalui sebuah proses. Penempatan orang melalui satu analisa jabatan, bukan asal tunjuk. Dan, ini ada rekayasa politik. Kalau penempatan pejabat berdasarkan kepentingan politik dan pribadi, makanya sampai sekarang NTT masih tetap terbelakang," kata Esthon.

Esthon mengatakan, tugas, pokok dan fungsi yang diberikan kepada seorang pejabat harus sesuai kapasitas yang dimiliki. "Kalau cocok dengan jagung, ikan, rumput laut atau ternak, jangan buat lain dan jangan terlalu banyak. Fokus. Birokrasi harus mampu dan punya kreasi. Contohnya, bila listrik mati, manfaatkan sudah potensi alam yang ada," tegasnya.

Esthon menambahkan, birokrasi harus melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan baik. Terkadang, katanya, koordinasi dan komunikasi sudah bagus, tapi dalam pelaksanaan jalan sendiri sendiri. "Birokrat jangan hanya menuntut, tetapi melaksanakan kewajiban. Itu yang lebih penting. Gaji terlambat sedikit sonde mau masuk, padahal kerja lari lari. Harus disiplin. Kalau di China, waktu adalah uang, di Amereka dan Eropa, waktu adalah emas, di Indonesia waktu adalah karet," katanya.

Esthon mengatakan, kondisi strategis NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia, membutuhkan kinerja aparat birokrasi yang kompeten. "Kita berbatasan dengan negara lain, jadi harus ada pejabat yang berpikir global dan bertindak lokal. Di samping itu investasi SDM harus terus dilakukan. Tidak perlu belajar sampai ke Amerika. Di Indonesia banyak yang sudah cukup berhasil yang kita bisa belajar. Kader kader pemimpin yang sudah melalui proses diklat harus dimanfaatkan. Mereka ada melalui investasi yang sangat mahal," katanya.

Koordinator Komunitas Akar Rumput (KoAR) NTT , Jan Pieter Windy, S.H, sebuah LSM yang sering melakukan advokasi terhadap para PNS, mengatakan, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, harus berani memberi bukti. Ia memberi apresiasi atas disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi NTT untuk lima tahun ke depan. Namun apakah itu akan berjalan sesuai analisa yang diharapkan, sama seperti lainnya, Jan Windy, ikut pesimis.

"Pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur harus tegas. Pak Frans tidak boleh diintervensi, terutama dari lingkaran keluarga. Dia harus kasih tunjuk kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi akan sukses dilakukan. Kalau dia masih buat seperti periode kepemimpinan yang lalu, NTT akan tetap terbelakang," katanya.

Untuk menata birokrasi sesuai standar ideal yang diinginkan memang bukan pekerjaan mudah. Butuh waktu dan kerja keras. "Harus berani untuk melakukan evaluasi dan terbuka untuk menerima saran. Kompetensi, profesionalisme dan prosedur harus dijalankan dengan baik. Ini kalau kita ingin buruknya birokrasi di NTT bisa diperbaiki. Kalau Pak Frans atau siapapun bilang tidak ada kepentingan politik dalam penataan birokrasi harus berani tunjukkan. Jangan omong lain, buatnya lain," tegas Jan Windy. **

Jehalu Mengemban Enam Jabatan Sekaligus

ANDREAS Jehalu, bukan manusia super, tetapi ia merupakan pejabat yang paling banyak menduduki jabatan di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Enam jabatan sudah diembannya hampir setahun ini. Selain sebagai asisten administrasi pembangunan, Andreas Jehalu juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Asisten III, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

"Ini semua karena kepercayaan. Saya memang bukan manusia super, tapi saya wajib menjalankan semua perintah atasan. Sebagai seorang pamong praja, saya harus siap menjalani apapun perintah atasan," kata Andreas Jehalu.

Ia tak pernah mengira akan menduduki jabatan sebanyak itu. Setiap ada pejabat eselon dua yang pensiun, Andreas Jehalu ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Propinsi NTT, Frans Salem, S.H, M.Si untuk menjadi pelaksana tugas. Sebagai seorang staf, Andreas Jehalu tak bisa menolak. Ia terus mengemban jabatan jabatan itu. Ia tidak tahu sampai kapan jabatan jabatan itu akan terus diembannya.

Saat ditemui di ruang kerjanya, awal November, Andreas Jehalu mengaku, tugas tugas itu sangat berat untuk dipikul seorang diri. Terkadang, Andreas Jehalu butuh waktu untuk menyendiri, sekadar menenangkan pikiran dan menghilangkan kepenatan.

Andreas Jehalu mengaku sering kewalahan. Ia harus membagi waktu antara tugas pokoknya sebagai asisten setda dengan tugas tambahan pada instansi yang dipimpinnya. Terkadang ia terpaksa harus menggelar rapat di ruang kerjanya karena tidak punya cukup waktu untuk turun langsung ke instansi terkait.

Ia mencoba mengatasi kerumitan tugasnya itu dengan menunjuk pelaksana harian. Ia menunjuk sekretaris dinas sebagai pelaksana harian dengan maksud agar koodinasi lintas bidang berjalan dengan baik.

"Tidak masalah dengan enam jabatan, karena saya tunjuk pelaksana harian di sana. Ada pelaksana harian untuk koordinasi administrasi. Ada hal hal yang prinsip baru saya turun ke sana. Kalau semua saya turun ke sana, saya pikir tidak mungkin juga," kilahnya.

Pengamat Politik, Jan Pieter Windy, menilai, rangkap jabatan bertumpuk tumpuk seperti itu bukanlah sesuatu yang membanggakan tetapi seharusnya membuat malu karena mencerminkan birokrasi yang amburadul. "Saya melihat, sepertinya masih ada kepentingan di sini sehingga masalahnya dibuat berlarut larut. Mungkin pemimpin kita masih melihat figur yang pas untuk mengamankan kepentingan kepentingan tersebut. Ini berarti bukan pelayanan yang diutamakan dan kepentingan penguasa yang dominan," ujar Windy.

"Mengapa setiap ada pejabat pensiun tidak langsung dicari penggantinya tetapi masih menunggu. Tarik ulur ini menunjukkan bahwa belum semua kepentingan terakomodir," tambahnya.

Beberapa staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT maupun Satuan Polisi Pamong Praja NTT mengeluhkan tidak adanya pejabat definitif yang memimpin lembaga mereka. Salah seorang staf dinas perikanan dan kelautan yang minta namanya tidak ditulis mengaku sering kesulitan untuk menemui Andreas Jehalu yang sangat sibuk, meski itu hanya untuk tanda tangan.

"Terkadang kami harus ikut dia sampai tempat dia bertugas, kalau memang butuh tanda tangan yang cepat. Semua berjalan tapi yang repot kami. Untuk tanda tangan saja, terkadang butuh dua atau tiga hari. Beruntung Pak Jehalu orangnya supel sehingga di mana saja kami bisa dapat tandatangannya. Kami harapkan mudah mudahan kami segera dapat kepala baru yang definitif," ujarnya.

Jabatan rangkap ini juga dipegang oleh Yohana E Lisapaly. Asisten Tata Pemerintahan Setda ProPinsi NTT ini juga diberi tugas sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kepala Badan Pendidikan dan Latihan Propinsi NTT. "Selama ini memang saya rangkap jabatan. Segala sesuatu selalu kami koordinasikan. Kalau sudah ada pejabat definitif, tentu itu lebih baik," ujarnya ketika menghubungi Pos Kupang via telepon seluler belum lama ini.

Dikatakannya, mengemban tiga jabatan sekaligus tentu bukan hal mudah. Namun sejauh ini, ia tidak mengalami hambatan maupun kesulitan, sebab dalam menunaikan tugas ia selalu memberi kepercayaan pada pejabat yang ada di bawahnya.


***
Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT, terdiri atas 47 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rinciannya, terdiri dari 15 dinas, sepuluh lembaga teknis daerah (badan/kantor) dan tiga asisten yang masing masing memiliki tiga biro.

Menurut data yang diperoleh, jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT lebih dari 4.000 orang. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan 300 orang tenaga honorer. Tenaga honorer ini belum terhitung yang direkrut oleh instansi tertentu, dimana gajinya diambil dari dana rutin instansi tersebut. Tenaga honorer jenis ini tidak tercatat di sekretariat daerah.

Hingga September lalu, terdapat hampir 150 jabatan di Setda Provinsi NTT yang lowong. "Ada banyak jabatan yang lowong. Ada juga pejabat yang harus merangkap jabatan, sehingga perlu ada mutasi demi kebutuhan organisasi. Semua sudah kami masukan ke gubernur dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dilakukan pelantikan," kata Sekda Provinsi NTT, Drs. Frans Salem, S.H, M.Si.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, yang ditemui akhir September singkat mengatakan, jabatan yang lowong tersebut akan segera diisi. Sambil berlalu meninggalkan wartawan, Frans Lebu Raya, mengatakan semua sudah diatur oleh tim baperjakat, sehingga dirinya hanya menunggu waktu yang tepat untuk melantik.

Ia mengaku, tak hanya pengisian lowongan, tapi mutasi juga akan dilakukan di beberapa instansi. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, semua jabatan yang lowong akan segera diisi.

Ketua Komisi A DPRD NTT, Gabriel Beri Binna, mengatakan, urusan mutasi untuk pengisian jabatan yang lowong, merupakan kewenangan gubernur. Namun, dia berharap gubernur jangan membiarkan sebuah jabatan lowong dalam waktu yang cukup lama, karena terkait kinerja dan hasil yang hendak dicapai.

"Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Kenapa mesti tunggu sampai banyak jabatan yang lowong baru dilakukan pelantikan. Setiap ada pejabat yang pensiun, langsung dilantik yang baru. Setiap bulan kan ada laporan terkait daftar urutan kepangkatan, penilaian kinerja dan lainnya. Itu yang mesti dipakai sehingga tidak perlu tunggu waktu yang tepat. Mudah mudahan tidak ada kepentingan terselubung terkait hal ini," tegas Beri Bina. **

Lokalisasi dan Moralitas Kita

KAMI dicintai saat dibutuhkan. Kami dicampakkan usai dibutuhkan. Itulah penggalan curahan hati pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Karang Dempel (KD) di Kelurahan Alak, Kupang, yang dimuat di media ini. Karang Dempel sudah ada sejak tahun 1976. Berawal dari lima kamar, kini sudah ada ratusan kamar. Jutaan orang sudah sering ke sana. Bahkan ada yang datang berulang kali. Tak hanya untuk urusan nafsu shawat, tapi juga untuk mencari hiburan di bar dan karaoke.

Karang Dempel adalah lokalisasi tak berizin 'yang diakui' pemerintah. Pemerintah Kota Kupang menarik pajak pemondokan sesuai izin yang dipegang para pengelola. Tak ada yang protes karena ini sudah berlangsung lama. Lalu apakah akan dibiarkan terus seperti ini. Apakah kita masih tetap malu mengakui kalau KD adalah lokalisasi? Padahal dalam prakteknya, sesuai pengakuan PSK di KD, tamu mereka mulai dari remaja hingga kakek-kakek. Dari penganggur hingga pengusaha kaya dan pejabat negara.

Tutup saja karena merusak moral bangsa. Legalkan saja agar ada pemasukan pasti ke kas daerah. Tutup saja karena itu melanggar norma agama dan adat. Mau legal atau tidak, ditutup atau tidak, semua kembali ke moral kita masing-masing. Kalimat-kalimat di atas adalah pernyataan dan komentar dari pembaca Pos Kupang.

Sekarang tinggal pemerintah sebagai pengambil dan pemegang kebijakan menentukan apa yang mesti dilakukan. Memilih satu pernyataan atau mendiamkannya dan membiarkan lokalisasi ini berjalan mengitui zaman yang terus berputar. Bukankah lokalisasi KD ini banyak membantu ekonomi warga setempat?

Lagi pula, para PSK ini juga tak mau tinggal dan bekerja seperti itu selamanya. Mereka ingin berbaur dan kembali menjadi seperti masyarakat umum lainnya. Mereka hanya terjebak dalam tuntutan ekonomi yang melilitnya. Kembali kepada hukum ekonomi, ada barang ada uang. Ada penjual pasti ada pembeli. Tapi bagaimana mendapatkannya, semua ada mekanisme dan aturan mainnya.

Kita tentu tidak mau disebut munafik. Mereka juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Menghentikan praktek semacam ini, nampaknya sulit untuk dilakukan. Tapi, ada satu saran yang mungkin bisa membantu. Terus dampingi mereka. Berikan penyuluhan keagamaan sesuai iman yang dianutnya. Berikan pelatihan keterampilan dan modali mereka untuk berusaha sampai mandiri. *

Pengetatan Disiplin Pemkot Kupang

DISIPLIN adalah sebuah kata kunci yang selalu dipakai orang untuk meraih kesuksesan. Tak hanya untuk diri sendiri, kata disiplin juga dipakai di kantor, di sekolah, kampus bahkan oleh orang desa sekalipun. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal itu dilakukan juga oleh Walikota Kupang, Jonas Salean, S.H, M.Si. Bersama dr. Herman sebagai wakil walikota, Jonas Salean, menekankan disiplin yang tegas kepada semua PNS di lingkup Pemkot Kupang. Ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Jonas Salean berpendapat, sebagus apapun program yang dicanangkan, namun bila pelaksananya tidak disiplin, maka akan sia-sia. Untuk itu, disiplin harus ditegakan. Cara pertama yang dilakukan adalah menertibkan absensi. Absensi dengan cara sidik jari, diberlakukan di semua SKPD. Bila melanggar, akan dikenakan sanksi di mana salah satunya adalah pemotongan uang kesejahteraan. Sanksi ketidakdisiplinan, akan terus ditingkatkan hingga tingkat pemecatan.

Apa program ini akan sukses. Apakah dengan disiplin, semua program akan terlaksana dengan baik. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan segera. Kita masih harus menunggu aksi apa yang akan dilakukan. Apakah mau digertak dengan sejumlah saksi baru disiplin, ataukah para PNS di Pemkot Kupang, disiplin karena mereka adalah pekerja profesional?

Pengetatan kehadiran dengan cara penertiban absensi memang sah-sah saja dilakukan. Tetapi, lebih dari itu, yang utama dan harus dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan itu dari dalam diri. Untuk memulai itu, harus berawal dari para pemimpin unit. Selain itu, pembagian tugas dan tanggungjawab harus merata.

Ada banyak alasan klasik yang sering digunakan oleh PNS maupun karyawan swasta untuk meninggalkan tugasnya. Di antaranya adalah urusan keluarga, antar jemput anak ke sekolah, dan lainnya. Alasan lainnya adalah, karena tidak diberi tanggungjawab atau pekerjaan di kantor, sehingga masuk dan pulang sesuka hatinya.

Kita tak perlu apriori dan pesimis dengan program pengetatan disiplin PNS yang dilakukan Jonas Salean dan Herman Man ini. Kedua pemimpin Kota Kupang ini tentu telah melakukan kajian-kajian dengan pertimbangan khusus termasuk risikonya. Kita semua berharap program ini bisa sukses. Pasalnya, Kota Kupang sebagai wajah NTT, sudah sepantasnya memiliki aparatur atau PNS yang disiplin dan berdedikasi tinggi. **

Benteng Portugis Itu Tinggal Nama

Oleh Sipri Seko


PRESIDEN pertama RI, Soekarno, punya pengalaman sendiri tentang Pulau Ende.  Dia pernah menulis sebuah drama yang kemudian dipentaskan bersama klub Toneel Kelimutu, semasa ia dibuang di Ende oleh Pemerintahan Kolonialisme Belanda.

Dari banyak literature tentang Soekarno, diketahui bahwa drama itu diberi Rendo Rate Rua. Mengapa harus Rendo Rate Rua? Rendo Rate Rua punya sejarah penting yang berhubungan dengan keberadaan bangsa Portugis di Pulau Ende. Ada banyak versi yang menceritakan tentang tahun keberadaan Portugis di Pulau Ende. Namun yang paling banyak disebut adalah tahun 1561.

Saat itu entah dalam perjalan penjajahan atau bisnis, bangsa Portugis singgah di Pulau Ende. Masyarakat Nampak sinis dengan keberadaan mereka, mengingat Belanda yang sedang menjajah sudah sudah menaburkan benih dengan mereka. Bule adalah lawan bagi masyarakat asli Pulau Ende. Hal itulah yang kemudian orang-orang  Portugis yang dipimpin Louis Fernando membangun sebuah benteng di Pulau tersebut atau tepatnya di Dusun Paderape, Desa Rendo Reta Rua.

Rendo Reta Rua sendiri, oleh berbagai cerita yang berkembang dalam masyarakat setempat seperti diceritakan beberapa penduduk asli ketika ditemui, Senin (12/9/2011), adalah anak kandung dari Louis Fernando.  Anak gadis itu meninggal dalam sebuah pertikaian dengan penduduk asli setempat. Untuk mengenangnya, daerah tersebut kemudian diberi nama Rendaretarua hingga sekarang sudah menjadi sebuah desa.

Untuk mencapai Pulau Ende, terlebih dahulu kita harus berlayar dengan kapal motor kayu milik masyarakat dari Kota Endelebih kurang satu jam. Kapal akan bersandar di dermaga yang dikenal dengan nama Kemo. Dermaga ini saat ini sudah dibangun dengan dana APBN miliaran rupiah sehingga Nampak sangat megah.

Tak sulit untuk menemukan bekas benteng Portugis itu. “Anak liat pohon beringin itu? Turun dari pelabuhan sini langsung naik ke atas,” kata seorang ABK KM Al Amin menjelaskan.

Agak kesulitan memang menuju bekas benteng itu. Pasalnya, masyarakat setempat sudah tidak perduli lagi dengan keberadaan benteng tersebut. Hal itu terbukti tak ada jalan masuk ke benteng itu. Untuk mencapainya, kita terpaksa harus masuk lewat samping rumah penduduk dan mendaki sebuah tanjakan lebih kurang 50 meter dari jalan raya.

Namun peninggalan bangsa asing yang sangat  bersejarah itu ternyata hanya tinggal nama. Nyaris sudah tak ada lagi tanda atau bekas bahwa di sana pernah ada benteng yang sangat terkenal.  Tak ada bangunan tembok yang kokoh disertai meriam seperti yang dibayangkan. Yang tampak hanya sebuah bekas tembok yang sudah runtuh. Yang tersisah hanya tembok setinggi dua meter dengan panjang dua meter lebih. Itupun sudah ditumbuhi ilalang dan pepohonan perdu sehingga nyaris tak nampak dari jarak lima meter.

Masyarakat setempat seperti Abidin, Fatah, Abdulah, Aminah dan lainnya mengaku sering melihat orang luar/turis datang untuk mencari bekas benteng Portugis tersebut. Namun masyarakat sendiri tak perduli lagi. “Di sini masyarakat hamper sudah lupa tentang cerita keberadaan benteng ini apalagi omong tentang nilai sejarahnya. Kami tahu bahwa pernah ada Portugis di sini yang dibuktikan dengan keberadaan bentengnya, namun pemerintah saja tidak perduli, apalagi dengan masyakarat biasa,” kata Abidin.

Rupanya pemerintah Portugal sudah memiliki upaya untuk menapaktilasi jejak perjalanan nenek moyangnya menaklukkan dunia.  Meski bekas bentengnya nyaris hilang, namun mereka masih ingat keberadaan Pulau Ende. Mereka sudah menurunkan banyak bantuan gratis kepada masyarakat di sana. Bak penampung air, sumur hingga WC sudah dibantu. “Kami di sini terima saja. Mungkin mereka teringat dengan keberaan nenek moyang mereka di sini sehingga bantu masyarakat,” kata Fatah.

Ende, memang terkenal dengan sejarah. Di sana ada keajaiban dunia. Di sana banyak lahir inspirasi. Entah karena mungkin sangat banyak peninggalan sejarah di Ende, pemerintah setempat sudah lupa yang lain. Apakah benteng ini hanya tinggal sejarah dalam cerita? Ataukah sudah saatnya sekarang kita abadikan bahwa Pulau Ende pernah menjadi pilihan hidup bangsa asing. Bukan tak mungkin masyarakat asli Pulau Ende ada karena dibawa bangsa Portugis? (bersambung)

Warna Hijau Lebih Mahal

Oleh Sipri Seko

MATAHARI baru nongol dari peraduannya. Cahanya sudah memancarkan bias yang membuat dedaunan yang basah karena embun malam mulai menggeliat. Namun gunung yang tinggi menjulang, membuat sang pemilik siang itu tak leluasa menerangi semua permukaan bumi.

Di Pantai Penggajawa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Umar, pria uzur berusia 75 tahun nampak sudah berkeringat. Peluh mengucur membasahi wajah dan badannya. Tubuhnya yang kurus dan renta masih kuat tegak ditopang kakinya yang masih tegar. Bajunya sudah ditanggalkan entah di mana. Hanya mengenakan sarung lusuh yang didalamnya nampak celana pendek coklat yang nongol dari lipatan kain, Umar tak peduli dengan deburan ombak yang terkadang nakal menyentuh mata kakinya.

Lalu lalang orang di sampingnya pun tak dipedulikan. Tangannya sibuk mengais kerikil-kerikil berwarna di tepi pantai. Terkadang dia harus menunggu beberapa saat, menunggu ombak yang naik, turun kembali ke laut untuk kemudian melanjutkan aktivitasnya. “Dia sedang mencari  batu hijau yang ceper,” kata Ibrahim.

Kelakuan Umar ini juga sama seperti Siti, Tua dan Ibrahim. Masyarakat di sekitar Pantai Penggajawa memang menggantungkan harapannya hidupnya dari mengumpulkan batu berwarna. Pantai ini dipenuhi beraneka batu warna, putih, hujau, kuning dan coklat. Sebenarnya, semua batu ini laku dijual. Namun, Umar dkk lebih memilih yang berwarna hijau. Mengapa demikian?

“Batu hijau lebih mahal. Tak hanya itu. Batu ini juga susah dipilih karena biasanya terselip di antara batu-batu  lainnya sehingga lama baru dikumpulkan dalam jumlah banyak. Kami biasanya jual semua jenis batu, namun karena yang ukuran dan jenis lainnya gampang diambil, saat ini kami pilih yang warna hijau saja. Nanti kalau ada informasi pembeli mau datang baru kami kumpul jenis yang lainnya,” jelas Umar dan Ibrahim.

Batu hijau berukuran ceper memang lebih mahal bila dibandingkan yang lainnya. Kalau batu berwarna lain dijual Rp 25 ribu per satu zak semen, batu hijau dijual Rp 25 ribu per ember. Satu zak semen biasanya berisi tiga ember. Artinya, satu zak semen batu hujau sudah menghasilkan Rp 75 ribu.

Mengaku tidak tahu hendak diapakan batu-batu tersebut oleh para pembeli,para pengumpul di Penggajawa mengaku berbisnis batu hijau cukup menjanjikan. Kepastian akan adanya uang selalu ada. Mereka hanya menunggu, bila ada kapal asal Surabaya yang bersandar di dermaga, berarti pasti ada pembeli yang datang. Di saat itu mereka akan menerima uang tunai. “Hampir semua batu yang kami kumpulkan di sini selalu habis terjual. Rata-rata semua pengumpul di sini sudah punya langganan pembeli,” kata Ibrahim.

Umar, Ibrahim dan lainnya tak pernah berpikir kapan batu berwarna ini habis. Saban pagi, saat ombak masih berdebur, meski di tempat yang sama, mereka terus memilih batu berwarna. Tak ada cerita mistik dari keberadaan batu berwarna yang diyakini tak akan pernah habis ini. Mereka hanya tahu bahwa batu berwarna ada karena kemurahan Tuhan memberikan reziki bagi umat-Nya.

Mereka juga tak peduli, apa pembeli yang datang sudah mengantongi izin dari pemerintah atau tidak. Mereka juga tak takut alam bakal rusak karena aktivitasnya. Tak perlu menggali, mereka cukup memilih di atas pasir hitam. Semoga indahnya batu berwarna di Pantai Penggajawa, terus memancarkan kesejahteraan. (habis)

Kilauan Warna Kesejahteraan di Penggajawa

Oleh Sipri Seko

SEKRETARIS Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Ende, Emanuel Laba, bercerita dengan berapi-api soal potensi pertambangan di Kabupaten Ende. Kalau di Pulau Timor ada batu mangan, di Ende, kata Emanuel Laba,a da pasir besi. Batu mangan dan pasir besi adalah ‘dua saudara’ yang menghasilkan baja.

Mulai dari tambang galian C, pasir besi hingga batu berwarna, menurut mantan aktivis PMKRI NTT di Kupang ini mendatangkan pendapat yang cukup besar di Kabupaten Ende. Meski kalah bila dibandingkan dengan pariwisata, namun hasil tambang juga cukup menjanjikan. Salah satu bahan tambang yang ada di Ende adalah batu berwarna. Batu berwarna yang ada di Pantai Penggajawa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, menyimpan cerita tersendiri.

Hamparan pantai sepanjang hampir 5 km tersebut menawarkan daya wisata yang memanjakan. Deburan ombak di atas karang ditambah pasir hitamnya yang bersih, membuat Pantai Penggajawa merupakan lokasi wisata alternatif bagi wisatawan domestic maupun mancanegara. Saban hari, selalu terlihat ‘bule-bule’ yang mandi laut sambil berjemur di pantai ini. Namun, daya tarik pantai ini tak hanya karena deburan ombak dan pasirnya.

Kilauan warna-warni yang terpancar dari bebatuan di Pantai Penggajawa menjadi daya magis tersendiri. Beraneka warna seperti kuning, putih, hijau dan coklat dipadu dengan pasir hitam dan buih putih dari ombang laut biru nampak membentang. Bebatuan inilah yang menjadi bahan tambang bagi masyarakat setempat. Batu berwarna inilah yang diceritakan Emanuel Laba, sudah menembus pasaran nasional dan dunia.

Untuk mencapai Pantai Penggajawa, kita harus menempuh jarak lebih kurang 30 km dari arah Ende menuju Kabupaten Nagekeo. Di sepanjang perjalanan, di tepi kiri dan kanan jalan membentang luas hamparan kelapa, kakao dan pisang milik masyarakat setempat. Kelapa, pisang dan kakao merupakan komoditi utama masyarakat, yang ditunjang hasil dari melaut. Jalan yang terjal dan berbelok-belok sudah di-hotmix. Tebing dan jurang terjal yang mencapai 20 meter lebih tak lagi menakutkan, tapi menyajikan pemandangan unik yang sangat menakjubkan. Pohon kelapa, kakao dan pisang memang sedikit menutup pemandangan ke laut.

Namun, tanda bahwa kita sudah memasuki pantai batu berwarna adalah karena para pengumpul menumpuk batu-batu itu di tepi jalan. Gundukan batu dari pemilik yang berbeda-beda di tumpuk sepanjang jalan di tepi pantai itu. Menumpuk batu di tepi jalan, pembeli tak lagi harus ke pantai tapi langsung mengangkutnya. Di sepanjang pantai ini, berjejer para pengumpul, pria/wanita, tua/muda yang mengumpulkan batu sepanjang hari. Batu berwarna memang menjadi sumber pendapatan masyarakat di Desa Penggajawa selain melaut.

Dari mengumpulkan bebatuan dari pantai, masyarakat setempat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya untuk makan dan minum, dari bebatuan yang tak pernah habis meski terus diambil ini mereka bahkan mampu menyekolahkan anaknya hingga bangku perguruan tinggi.

Mengapa masyarakat tergiur dengan bisnis batu berwarna? Mahalkah batu berwarna? Apakah semua batu berwarna ini bisa dijual dengan harga mahal. Ada banyak pendapat dan tanggapan. Ada banyak temuan kejanggalan dan keunikan. Ikuti terus tulisan ini di seri berikutnya. (bersambung)

Taman Renungan Bung Karno Merana

ENDE, sejak lama terkenal dengan Danau Kelimutu. Danau yang menjadi salah satu keajaiban dunia ini terkenal di seantero dunia. Namun, bagi Indonesia, di Ende, tak hanya Danua Kelimutu keindahan alam ciptaan Tuhan yang tiada dunia. Di Ende, Soekarno, presiden RI pertama melahirkan lima sila dari dasar negara kita, Pancasila. Hal inilah yang membuat Ende sangat terkenal dalam sejarah Indonesia.

Ende menjadi langkah awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sana Soekarno pernah diasingkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1934 hingga 1938.

Mengenang tempat yang sangat bersejarah, pemerintah kemudian membangun sebuah taman yang disebut Taman Renungan Bung Karno. Terletak di Jalan Soekarno, Ende, Taman Renungan Bung Karno dijadikan alternatif berwisata bagi mereka yang ingin merasakan bagaimana menariknya suasana pengasingan Bung Karno di zaman itu.

Memasuki kawasan ini, angan dan bayangan kita seperti dipacu. Semangat nasionalisme dilecut. Berada di sana, kita seolah-olah membayangkan perjuangan Bung Karno yang meski hidup di pengasingan, namun dia mampu melahirkan nilai-nilai sejarah yang tiada bandingnya. Di dalam Taman Renungan Bung Karno ini ada beberapa situs bersejarah.

Patung Bung Karno mengenakan setelah jas safari tampak gagah ketika dibalut warna emas. Patung tersebut tersebut seakan menjadi saksi bagaimana kerasnya perjuangan Bung Karno ketika diasingkan pada saat itu.Ada juga Tugu Peletakan Batu Pertama berbentuk kerucut, dengan batu berwarna abu-abu dan merah muda. Di tengah tugu, terdapat sebuah peta negara Indonesia terbingkai dalam frame batu berwarna ungu. Ada tulisan di tugu itu, yakni “ Di tugu ini kutemukan lima butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Yang tak kalah penting disana, adalah Pohon Sukun. Di sekitar pohon sukun ini, Bung Karno mendapatkan inspirasi tentang lima butir Pancasila. Bagaimana kondisi Taman Renungan Bung Karno saat ini? Hanya sejarahnya yang bisa dibanggakan.

Taman yang begitu bernilai dan sangat keramat kini sudah tak terawat. Patung Bung Karno yang seharusnya berwarna keemasan, kini sudah pudar dan tak jelas warnanya. Kolam yang terletak di bawa dudukan patung, kini mengering dan tak setetes air pun berada di dalamnya.

Tugu Peletakan Batu Pertama yang seharusnya berwarna gading kini sudah kusam. Entah karena debu yang menempel karena diterbangkan angin dari lapangan Perse, tugu tersebut nampak kusam dan tak layak dibanggakan, kalau kita tidak tahu nilai sejarahnya.

Yang tampak masih berdiri megah adalah pohon sukun yang sangat rimbun. Buah pohon sukun itu nampak sangat rimbun dan beberapa di antaranya malah jatuh karena ditiup angin.

Bunga-bunga yang ditanam dalam taman pun mati kekeringan. Bunga pohon seperti palm, bonsai, bogenvile dan lainnya pun mulai mongering dan tinggal menunggu waktu untuk mati. Sampah dari dedaunan yang tumbuh rimbun dalam taman menumpuk tak dibersihkan. Saluran pembuangan air di tengah taman pun sudah dipenuhi sampah rumah tangga yang ditiup angin maupun dedaunan.

Meski demikian, pada petang hari taman tersebut selalu dipenuhi muda-mudi yang memadu cinta kasih. Mereka nampak tak peduli lagi dengan nilai sejarah dari semua yang ada dalam taman itu. Yang penting bagi mereka adalah, meski sudah kusam dan beberapanya sudah rubuh, namun bangku-bangku taman sangat cocok digunakan untuk bercengkrama.

Beberapa pengunjung yang ditemui mengaku prihatin dengan kondisi ini. Meski demikian, mereka terus memotret situs-situs yang ada di sana. Nampaknya harus ada perhatian khusus terhadap kondisi ini. Di saat hanya bisa membaca dan atau mendengar cerita orang tentang Situs Bung Karno, kita sepertinya apatis dan hanya mau berbangga di sebut orang Ende tanpa mau berbuat sesuatu untuk sesuatu yang sudah menjadi pembicaraan dunia. **

Merdeka Saat Masyarakat Belum Merdeka

DALAM sebuah kegiatan wartawan nasional, diagendakan pembahasan tentang nasib sepakbola Indonesia. Meski masuk dalam acara serba-serbi, namun para wartawan, terutama dari wilayah Indonesia Timur, tampak sangat antusias menunggu agenda ini. Tampaknya mereka ingin menumpahkan semua unek-unek masyarakat sepakbola di daerahnya. Semua sepakat bahwa salah satu penyebab mandeknya prestasi sepakbola Indonesia karena pembinaan hanya berpusat di Jawa. Hanya pemain di Jawa yang dipantau untuk diseleksi. Pemain-pemain asal wilayah Indonesia Timur diabaikan. Padahal prestasi klub sepakbola di wilayah ini secara nasional sangat bagus.

Tuntas sudah unek-unek itu disuarakan. Namun prestasi;sepakbola tak kunjung menghampiri Indonesia. Pembinaan masih status quo. Yang di sana tetap menguasai. Kita yang di sini hanya bisa menonton di televisi, padahal kaki gatal untuk ikut menendang karena punya kualitas.

Hari-hari ini, Bangsa Indonesia di seluruh pelosok sedang merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-66 Kemerdekaan. Bendera merah putih berkibar perkasa di mana- mana. Semua sepakat, inilah harinya Indonesia. Hari di mana Indonesia bebas dari kolonialisme. Hari di mana rakyat Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Benarkah demikian?

Ada satu statemen menarik yang dilontarkan Manuel da Cruz, warga Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Manuel da Cruz dan Fernando Cardoso yang berada di perbatasan RI-RDTL, menilai, kemerdekaan  Republik Indonesia selama 66 tahun ini hanya berada di Jawa. Pasalnya, infranstruktur jalan, penerangan, perumahan dan air bersih bagi masyarakat di perbatasan belum dinikmati secara merata. Ke depan pemerintah perlu memperhatikan pembangunan perbatasan sehingga tidak tertinggal dengan masyarakat di perbatasan Timor Leste.

Manuel dan Fernando Cardoso tidak salah. Sama seperti rekan dan sanaknya yang lain, mereka memilih bergabung ke NKRI dengan harapan di sana tak hanya kemerdekaan yang diperoleh, tapi kesejahteraan pun dinikmati. Namun harapan itu tinggal harapan. Mereka hanya merdeka dari kolonialisme. Kolonialisme di Indonesia dan Timor Leste. Namun mereka tetap tidak merdeka dalam mengecap nikmatnya pembangunan, apalagi bicara kesejahteraan. Mereka masih dibiarkan merana. Tinggal di gubuk darurat yang terbuat dari daun gewang beratapkan gedek dari bambu. Kebutuhan lain seperti air dan apalagi listrik, hanya impian yang tak pasti. Kondisinya sudah demikian. Memang sudah saatnya kita bicara. Kita tidak boleh tinggal diam. Apa yang terjadi di lingkungan kita harus diketahui oleh dunia luar. Bisa saja pembangunan tidak menyentuh daerah-daerah tertentu karena informasi tidak sampai kepada para pengambil keputusan. Atau bisa saja mereka sudah tahu tapi berperilaku apatis. Untuk itu, bersuara agar didengar dan dilihat itu sangat penting.

Semua masyarakat NTT masih ingat ketika Presiden SBY dan puluhan pejabat negara menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, 7 Februari lalu. Presiden meminta semua perhatian negara diarahkan ke Indonesia bagian timur, terutama NTT. Malah, Presiden mengeluarkan statemen akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan di NTT. Memang tidak serta merta semua itu terlaksana karena butuh proses. Namun di saat usia Indonesia sudah 66 tahun dan masih ada rakyat yang menjerit karena belum merasakan nikmatnya kemerdekaan, ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting.

Manuel dan Cardoso mungkin hanya mewakili ribuan suara lainnya. Di Papua, bendera bintang kejora malah dikibarkan saat perayaan HUT ke-66 Kemerdekaan RI. Hal ini harus diartikan sebagai protes dari sebuah ketidakadilan. Protes dari tidak meratanya pembangunan.  Pada kondisi seperti ini, pemerintah daerah harus berani bersikap. Berani  menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan masyarakat banyak bukan sesuatu yang tabu. Bukan menuntut tapi itu hak kita. Jangan hanya mau dikuras tapi kita juga harus menikmatinya.  Suara masyarakat Silawan hanya untuk mengingatkan kita di saat semua rumah dan jalanan bendera merah putih berkibar megah. Mungkinkah tahun depan suara ini terdengar lagi? *

Atletik Awali Perjalanan ke Riau

PELAKSANAAN PON XVIII 2012 baru akan dilaksanakan di Pekanbaru, Riau, September 2012 nanti. Namun, untuk mencapainya, semua cabang harus menyeleksi atletnya melalui kualifikasi (Pra) PON.

Tanggal 21 Maret lalu, Ketua Harian KONI Propinsi NTT, Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si, secara resmi membuka pelaksanaan pelatda Pra PON XVIII. Mungkin, dalam sejarah baru kali ini KONI Propinsi NTT melaksanakan pelatda secara serentak untuk semua cabang olahraga. Delapan cabang langsung direkomendasikan untuk mengikuti Pra PON karena prestasinya, sementara lima lainnya dipertimbangkan.

Dalam pelatda ini, KONI NTT membentuk sebuah satgas yang diketuai Ir. Benny Ndoenboey, M.Si. Satgas ini bertujuan untuk menyukseskan impian KONI NTT mencapai prestasi tinggi sama seperti PON XVI 2004 dengan meraih delapan medali emas, empat perak dan empat perunggu. Impian yang berat. Tapi tidak ada yang mustahil kalau ada keseriusan. Hanya satu prinsip, lawan berlatih, saya juga. Dia latihan satu kali, saya tiga kali atau lebih. Prinsip ini memang harus ditanamkan dalam diri atlet dan pelatih agar prestasi bukan lagi sesuatu yang mustahil tetapi bisa digapai.

Sanggupkah KONI Propinsi NTT menjalankan misi menggapai prestasi tinggi? Cabang atletik mengawali perjalanan kontingen NTT ke Pekanbaru, Riau. Tiga atlet, Oliva Sadi, Adriana Waru dan Mery Paijo langsung lolos. Sementara Adnan dan Fany Dede meski rangkingnya sudah masuk ketentuan, namun harus menunggu hingga akhir kualifikasi. Apakah ini langkah awal yang bagus?

Ketua Harian Pengprop PASI NTT, Drs. Ary Moelyadi, M.Pd, dengan optimis mengatakan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan atletik NTT. Ia bertekad atletik kali ini akan pulang dengan medali emas, sama seperti tahun 2004 lalu. Tekad itu muncul bukan karena Oliva Sadi sudah kembali ke NTT, tapi Ary Moelyadi dkk sudah punya strategi baru memunculkan atlet lain yang akan membuat kejutan.

Bagaimana dengan cabang lain? Tantangan sesungguhnya untuk menyamai prestasi 2004 adalah di Pra PON. Bagaimana mengukur kualitas diri, persiapan dan kekuatan lawan, hasil kualifkasi harus jadi tolak ukur. Artinya, kita jangan dulu (hati- hati) bercerita atau berkoar kalau di Riau nanti, NTT akan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi dari 2004. Baru ada tiga atlet yang sudah pasti lolos. Itu pun mereka belum tentu bisa meraih medali emas. Karena itu, persiapan cabang lain harus terus diperketat.

Satgas yang dibentuk jangan hanya nama di atas kertas. Satgas yang ada harus benar-benar memantau persiapan yang dilakukan cabang-cabang. Satgas tidak boleh ego cabang. Satgas harus mengayomi dan memperhatikan semua cabang. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai prestasi tinggi, tak mungkin hanya mengandalkan satu cabang untuk meraih prestasi. Terkadang, yang diandalkan pun akan keok, kalau lupa diri sehingga kalah akibat kurang persiapan.

Cabang kempo dan tinju misalnya. Selalu menyumbang medali emas dalam tiga PON terakhir, kali ini mereka kembali ditantang untuk berbuat lebih. Sebagai cabang super prioritas bersama atletik dan taekwondo, mereka akan menjadi rujukan prestasi bagi cabang lain. Artinya, kita tidak hanya bisa bertepuk dada dan bernostalgia bahwa saya dulu bisa merebut medali emas, tapi bangkitkan tekad yang dulu bisa juara meski tidak ada pelatda.

Mengapa demikian? Kalau merujuk dari prestasi yang diraih anak-anak NTT di kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional, tampaknya meraih minimal sembilan medali emas bukanlah hal yang berat. Namun harus diingat bahwa suhu dan nuansa PON berbeda. Berlatih bertahun-tahun, hanya dalam hitungan detik, seorang atlet bisa saja kalah. Kondisi ini sudah banyak dialami anak-anak NTT.

Kalau demikian, selama pelatda ini faktor non teknis harus diperhatikan. Non teknis saat berlatih maupun kualifikasi. Seorang atlet juara sekalipun, bisa saja tidak lolos PON kalau pelatihnya tidak berhitung tentang lawan, wasit, panitia, penonton dan lainnya saat kualifikasi.

Kita tidak perlu berkecil hati. Keyakinan akan kualitas diri yang dimiliki dan harus menjadi yang terbaik akan menjadi motivasi tinggi untuk juara. Minim dana bukan jadi halangan untuk berprestasi. Oliva Sadi dkk harus diberi tekad untuk menjadi juara karena kualitas dirinya bukan karena jatah. Mereka harus diasah untuk mendapatkan kemampuan terbaiknya dengan tulus. *